DPRD Kota Makassar Tetapkan Rencana Kerja 2025 dalam Rapat Paripurna
Tim SINDOmakassar
Rabu, 06 November 2024 - 16:25 WIB
Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan. Foto: Istimewa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) DPRD tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada Rabu (6/11/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, bersama para anggota DPRD Kota Makassar.
Irwan Rusfiady Adnan menyampaikan harapan agar Renja DPRD 2025 dapat memperkuat langkah pembangunan kota serta meningkatkan sinergitas antarlembaga.
“Dengan adanya rencana ini, kita memperkuat langkah dan sinergitas untuk menjalankan visi pembangunan Kota Makassar yang berdaya saing,” ujar Irwan di hadapan seluruh anggota DPRD yang hadir.
Irwan juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRD Kota Makassar yang berfokus pada kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Saya mengapresiasi upaya ini karena DPRD Makassar berhasil menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Rapat ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, bersama para anggota DPRD Kota Makassar.
Irwan Rusfiady Adnan menyampaikan harapan agar Renja DPRD 2025 dapat memperkuat langkah pembangunan kota serta meningkatkan sinergitas antarlembaga.
“Dengan adanya rencana ini, kita memperkuat langkah dan sinergitas untuk menjalankan visi pembangunan Kota Makassar yang berdaya saing,” ujar Irwan di hadapan seluruh anggota DPRD yang hadir.
Irwan juga memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRD Kota Makassar yang berfokus pada kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Saya mengapresiasi upaya ini karena DPRD Makassar berhasil menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan,” tambahnya.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif.