Legislator Minta Pemkot Makassar Benahi Data Penerima Bansos
Dewan Ghiyats Yan
Kamis, 03 Juli 2025 - 14:34 WIB
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Paripurna, di kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Foto: Istimewa
Anggota DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) mereka. Pasalanya, dalam banyak kejadian, bansos tersalurkan kepada keluarga yang tidak berhak.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
Permintaan itu diutarakan Sangkala Saddiko, legislator senior dari Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2024/2025, Rabu (2/7/2025). Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir dalam paripurna ini.
Sangkala Sadikko menyampaikan, masyarakat di lapangan banyak mengadu kepadanya terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Ada warga yang protes perihal namanya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos.
“Sering kali masyarakat bertanya kenapa mereka tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga kesulitan menjawab karena tidak memiliki akses terhadap data konkret,” ungkap Sangkala.
Selain itu, saluran bantuan juga belum merata. Masih ada masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, tapi justru tidak menerima bantuan pemerintah.
“Ada yang seharusnya menerima, tapi tidak dapat. Ada pula yang diragukan kelayakannya malah dapat. Ini yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan,” tegasnya.
Sangkala berharap, Pemkot Makassar membenahi data penerima bantuan, agar pembagian bantuan sosial merata, akuntabel, dan transparan, supaya tidak terjadi lagi hal yang serupa.
(man)