Pemkot Makassar Siapkan MoU dengan BBWS untuk Penanganan Kebersihan Sungai
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 05:43 WIB
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin,bersama BBWS Jeneberang, di Balai Kota Makassar, Kamis (21/8/2025). Foto: Istimewa
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus menggenjot upaya pembenahan, penataan, serta penertiban untuk menjaga kebersihan di sekitar aliran sungai dan kanal.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Pemkot Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang, di Balai Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan wilayah sungai dan kanal bisa berjalan maksimal. Pasalnya, ada sejumlah titik yang kewenangannya berada di bawah balai, bukan pemerintah kota.
"Pertemuan ini kami gunakan untuk menyampaikan harapan agar kita bisa bergerak bersama," ujar Munafri, Kamis (21/8/2025).
Rapat teknis itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Makassar, BBWS Jeneberang, dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan aliran sungai dan kanal kota.
"Tujuanya, menyamakan perspektif, ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah kota karena itu merupakan kewenangan balai. Jadi dibutuhkan koordinasi," jelas Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar itu.
Appi sapaan karib Wali Kota ini menambahkan bahwa kolaborasi perlu diperkuat melalui payung hukum berupa nota kesepahaman (MoU) atau regulasi bersama. Hal itu akan memudahkan intervensi pemerintah dalam pelayanan masyarakat, khususnya terkait pembersihan wilayah yang selama ini sulit dijangkau Pemkot.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Pemkot Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang, di Balai Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan wilayah sungai dan kanal bisa berjalan maksimal. Pasalnya, ada sejumlah titik yang kewenangannya berada di bawah balai, bukan pemerintah kota.
"Pertemuan ini kami gunakan untuk menyampaikan harapan agar kita bisa bergerak bersama," ujar Munafri, Kamis (21/8/2025).
Rapat teknis itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara Pemkot Makassar, BBWS Jeneberang, dan instansi terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan aliran sungai dan kanal kota.
"Tujuanya, menyamakan perspektif, ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diintervensi langsung oleh pemerintah kota karena itu merupakan kewenangan balai. Jadi dibutuhkan koordinasi," jelas Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar itu.
Appi sapaan karib Wali Kota ini menambahkan bahwa kolaborasi perlu diperkuat melalui payung hukum berupa nota kesepahaman (MoU) atau regulasi bersama. Hal itu akan memudahkan intervensi pemerintah dalam pelayanan masyarakat, khususnya terkait pembersihan wilayah yang selama ini sulit dijangkau Pemkot.