Gubernur Sulsel Sebut Koordinasi Kuat Kunci Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi
Tim SINDOmakassar
Kamis, 26 Januari 2023 - 20:05 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri langsung Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Gedung AA Maramis. Foto: Istimewa
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri langsung Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Gedung AA Maramis, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (26/01/2023).
Rakor ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligu memberikan pandangan dan arahannya. Dalam rakoor ini, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan penanganan pandemi baik tingkat global dan nasional yang kondisinya terkendali, laju kasus melambat namun varian baru masih terus mencul. Pemulihan ekonomi berlanjut, ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang tahun 2022 dan diperkirakan Y-on-Y bisa dicapai di angka 5,3 persen.
Pondasi perekonomian masih kuat antara lain dari konsumsi, investasi dan ekspor yang kembali menjadi penggerak ekonomi. Konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perkiraan semula, defisit APBN sudah dicapai di bawah 3 persen di tahun 2022. Inflasi tetap terkendali di level 5,51 persen.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menilai keberhasilan ini adalah berkat kepemimpinan Presiden Jokowi mengambil kebijakan makro dan mikro yang tepat dan Pemerintah Pusat sangat kuat dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pandemi.
“Berkat pengambilan kebijakan yang tepat. Pemerintah Pusat juga dalam melakukan koordinasi dan komunikasi yang kuat bersama pemerintah daerah, rapat dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan di lapangan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
“Manajemen gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan Bapak Presiden menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita, kami pemerintah daerah mengapresiasi,” tambahnya.
Sehingga, setelah dicabutnya PPKM melalui Inmendagri 30 Desember 2022 dan saat ini memasuki masa transisi pemulihan ekonomi untuk tetap waspada dan hati-hati dalam memutus kebijakan ekonomi. Sehingga arahan dari Pemerintah Pusat dan koordinasi sangat diperlukan.
Rakor ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligu memberikan pandangan dan arahannya. Dalam rakoor ini, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyampaikan penanganan pandemi baik tingkat global dan nasional yang kondisinya terkendali, laju kasus melambat namun varian baru masih terus mencul. Pemulihan ekonomi berlanjut, ekonomi Indonesia tumbuh meyakinkan di atas 5 persen sepanjang tahun 2022 dan diperkirakan Y-on-Y bisa dicapai di angka 5,3 persen.
Pondasi perekonomian masih kuat antara lain dari konsumsi, investasi dan ekspor yang kembali menjadi penggerak ekonomi. Konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perkiraan semula, defisit APBN sudah dicapai di bawah 3 persen di tahun 2022. Inflasi tetap terkendali di level 5,51 persen.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menilai keberhasilan ini adalah berkat kepemimpinan Presiden Jokowi mengambil kebijakan makro dan mikro yang tepat dan Pemerintah Pusat sangat kuat dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan pandemi.
“Berkat pengambilan kebijakan yang tepat. Pemerintah Pusat juga dalam melakukan koordinasi dan komunikasi yang kuat bersama pemerintah daerah, rapat dilaksanakan setiap minggu untuk mengetahui perkembangan di lapangan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
“Manajemen gas dan rem dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diterapkan Bapak Presiden menyeimbangkan penanganan kesehatan dan perekonomian menjadi kunci keberhasilan kita, kami pemerintah daerah mengapresiasi,” tambahnya.
Sehingga, setelah dicabutnya PPKM melalui Inmendagri 30 Desember 2022 dan saat ini memasuki masa transisi pemulihan ekonomi untuk tetap waspada dan hati-hati dalam memutus kebijakan ekonomi. Sehingga arahan dari Pemerintah Pusat dan koordinasi sangat diperlukan.