Kemenkum Sulsel Ikuti Apel Bersama, Menko Yusril Ajak Pegawai Kembali Fokus Layani Publik
Tim SINDOmakassar
Rabu, 09 April 2025 - 14:46 WIB
Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Apel Pegawai Bersama secara virtual.
Jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Apel Pegawai Bersama secara virtual yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu (9/4/2025).
Apel terpusat ini disiarkan langsung dari Jakarta dan diikuti oleh seluruh unit kerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, termasuk bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Prof Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh pegawai untuk kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing setelah libur Lebaran. Ia menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum, keadilan, Perlundungan HAM serta pengelolaan keimigrasian dan pemasyarakatan.
“Kita harus terus memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk membangun Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Harapan masyarakat terhadap kita sangat besar karena kementerian ini memegang mandat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM dan bidang Keimigrasian serta Pemasyarakatan,” ujar Menko Yusril.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan semangat kebersamaan sebagai landasan bekerja. “Profesionalisme, dedikasi, dan integritas harus menjadi budaya kerja kita. Bukan sekadar mengejar target, tetapi bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menyampaikan bahwa Indonesia kini bersiap menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan regulasi nasional, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan anti-penyuapan, sesuai standar internasional yang berlaku di negara-negara maju anggota OECD.
Pernyataan tersebut telah disampaikan dalam pidato kenegaraan Menko Yusril di Konvensi OECD di Prancis yang dihadiri lebih dari 100 negara. Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung sebagai anggota penuh OECD, setelah Jepang dan Korea Selatan.
Apel terpusat ini disiarkan langsung dari Jakarta dan diikuti oleh seluruh unit kerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, termasuk bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Prof Yusril Ihza Mahendra mengajak seluruh pegawai untuk kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing setelah libur Lebaran. Ia menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum, keadilan, Perlundungan HAM serta pengelolaan keimigrasian dan pemasyarakatan.
“Kita harus terus memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk membangun Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Harapan masyarakat terhadap kita sangat besar karena kementerian ini memegang mandat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM dan bidang Keimigrasian serta Pemasyarakatan,” ujar Menko Yusril.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan semangat kebersamaan sebagai landasan bekerja. “Profesionalisme, dedikasi, dan integritas harus menjadi budaya kerja kita. Bukan sekadar mengejar target, tetapi bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Yusril juga menyampaikan bahwa Indonesia kini bersiap menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan regulasi nasional, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan anti-penyuapan, sesuai standar internasional yang berlaku di negara-negara maju anggota OECD.
Pernyataan tersebut telah disampaikan dalam pidato kenegaraan Menko Yusril di Konvensi OECD di Prancis yang dihadiri lebih dari 100 negara. Jika proses ini berjalan lancar, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung sebagai anggota penuh OECD, setelah Jepang dan Korea Selatan.