Fahri Bachmid dan Anas Urbaningrum Beri Pembekalan Kader HMI di Makassar
Tri Yari Kurniawan
Kamis, 22 Mei 2025 - 23:21 WIB
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid memberikan materi pada acara Advice Training Tingkat Nasional HMI di Makassar, Kamis (22/5). Selain Fahri, pembicara lainnya adalah Anas Urbaningrum. Foto/IST
Dua tokoh sekaligus alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fahri Bachmid, dan Anas Urbaningrum, tampil sebagai pembicara pada acara Advance Training (Latihan Kader III) Tingkat Nasional 2025 bertema 'Insan Cita 2045' di Hotel UIN Alauddin, Kota Makassar, pada Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badko HMI Sulsel.
Kegiatan ini dihadiri oleh 32 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan bertujuan untuk membekali kader HMI dengan wawasan luas guna menghadapi tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Fahri yang merupakan pakar hukum tata negara tampil sebagai pembicara utama. Pria yang juga berstatus dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu membawakan materi bertajuk 'Potret Hukum Ketatanegaraan Indonesia: Polarisasi Legislasi dan Ketimpangan Lembaga Negara'.
Fahri mengupas soal polarisasi politik dalam proses legislasi serta ketimpangan kinerja lembaga negara. “Polarisasi politik sering memengaruhi produk hukum, sehingga perlu penguatan sistem untuk menjaga independensi dan checks and balances,” ujar Fahri.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU, guna memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mewakili kepentingan masyarakat dan relevan dengan kebutuhan nyata.
Hal itu ditekankannya penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum. Partisipasi yang bermakna adalah konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif dan substansial masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.
"Ini untuk memastikan bahwa masukan masyarakat didengarkan, dipertimbangkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan politik, tegas Fahri.
Kegiatan ini dihadiri oleh 32 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan bertujuan untuk membekali kader HMI dengan wawasan luas guna menghadapi tantangan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Fahri yang merupakan pakar hukum tata negara tampil sebagai pembicara utama. Pria yang juga berstatus dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu membawakan materi bertajuk 'Potret Hukum Ketatanegaraan Indonesia: Polarisasi Legislasi dan Ketimpangan Lembaga Negara'.
Fahri mengupas soal polarisasi politik dalam proses legislasi serta ketimpangan kinerja lembaga negara. “Polarisasi politik sering memengaruhi produk hukum, sehingga perlu penguatan sistem untuk menjaga independensi dan checks and balances,” ujar Fahri.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan RUU, guna memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mewakili kepentingan masyarakat dan relevan dengan kebutuhan nyata.
Hal itu ditekankannya penting untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum. Partisipasi yang bermakna adalah konsep yang mengacu pada keterlibatan aktif dan substansial masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.
"Ini untuk memastikan bahwa masukan masyarakat didengarkan, dipertimbangkan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan politik, tegas Fahri.