Kanwil Kemenkum Sulsel Catat Capaian 100 Persen dalam Reviu Kepatuhan LHK 2024
Tim SINDOmakassar
Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:48 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel Catat Capaian 100 Persen dalam Reviu Kepatuhan LHK 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mencatat capaian 100 persen dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan (LHK) tahun 2024.
Capaian ini meliputi aspek kelengkapan administrasi dan ketepatan waktu pelaporan, sebagaimana terungkap dalam kegiatan Reviu Kepatuhan Pelaporan LHK 2024 dan Persiapan Penyelenggaraan Pelaporan LHK 2025 melalui Aplikasi SERAYA yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (22/10).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum, baik dari pusat maupun daerah. Reviu ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pelaporan tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Baroto, menyampaikan bahwa Itjen Kemenkum berkomitmen memperkuat sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
“Alhamdulillah, di tahun 2024 capaian kita sudah mencapai 100%, dengan data dari 6.495 pegawai. Tentunya ini menjadi momentum baru, mengingat tahun ini kita bersamaan dengan situasi pembagian atau pemecahan Kementerian menjadi empat Kementerian,” ujarnya.
Baroto menambahkan bahwa aplikasi SERAYA mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai efektif mendorong transparansi pelaporan.
“Aplikasi Seraya sangat diapresiasi oleh KPK, dan secara internal akan segera terintegrasi dengan aplikasi lain sesuai program digitalisasi Kementerian,” jelasnya.
Capaian ini meliputi aspek kelengkapan administrasi dan ketepatan waktu pelaporan, sebagaimana terungkap dalam kegiatan Reviu Kepatuhan Pelaporan LHK 2024 dan Persiapan Penyelenggaraan Pelaporan LHK 2025 melalui Aplikasi SERAYA yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (22/10).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum, baik dari pusat maupun daerah. Reviu ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi SERAYA, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pelaporan tahun 2025.
Dalam sambutannya, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Baroto, menyampaikan bahwa Itjen Kemenkum berkomitmen memperkuat sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
“Alhamdulillah, di tahun 2024 capaian kita sudah mencapai 100%, dengan data dari 6.495 pegawai. Tentunya ini menjadi momentum baru, mengingat tahun ini kita bersamaan dengan situasi pembagian atau pemecahan Kementerian menjadi empat Kementerian,” ujarnya.
Baroto menambahkan bahwa aplikasi SERAYA mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai efektif mendorong transparansi pelaporan.
“Aplikasi Seraya sangat diapresiasi oleh KPK, dan secara internal akan segera terintegrasi dengan aplikasi lain sesuai program digitalisasi Kementerian,” jelasnya.