Kakanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Peresmian 267 Posbankum Kelurahan se-DKI Jakarta
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 31 Oktober 2025 - 21:22 WIB
Kakanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Peresmian 267 Posbankum Kelurahan se-DKI Jakarta
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengikuti secara virtual melalui kanal YouTube kegiatan peresmian 267 pos bantuan hukum (posbankum) tingkat kelurahan se-DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kegiatan yang digelar di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/10/2025), juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Maluku Utara sekaligus Duta Posbankum Sherly Tjoanda.
Menteri Hukum Supratman mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung program prioritas nasional di bidang hukum. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sebanyak 267 posbankum di DKI mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Lewat kolaborasi seperti ini, akses terhadap keadilan bagi kaum rentan bisa benar-benar dirasakan,” ujar Supratman.
Menkum juga menekankan bahwa hingga kini telah berdiri 57.968 posbankum di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan 52 organisasi bantuan hukum terakreditasi. Posbankum tak hanya menangani perkara hukum, tetapi juga memberikan konsultasi hukum agar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur pengadilan.
“Fungsi posbankum bukan hanya menangani kasus, tapi juga memberikan konsultasi agar masalah bisa selesai sebelum masuk pengadilan. Inilah wujud nyata dari semangat restorative justice,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keberadaan posbankum di tingkat kelurahan merupakan inovasi baru dalam pelayanan publik di Jakarta.
Kegiatan yang digelar di Balai Kota Jakarta, Jumat (31/10/2025), juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Maluku Utara sekaligus Duta Posbankum Sherly Tjoanda.
Menteri Hukum Supratman mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung program prioritas nasional di bidang hukum. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Sebanyak 267 posbankum di DKI mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Lewat kolaborasi seperti ini, akses terhadap keadilan bagi kaum rentan bisa benar-benar dirasakan,” ujar Supratman.
Menkum juga menekankan bahwa hingga kini telah berdiri 57.968 posbankum di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan 52 organisasi bantuan hukum terakreditasi. Posbankum tak hanya menangani perkara hukum, tetapi juga memberikan konsultasi hukum agar permasalahan masyarakat dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur pengadilan.
“Fungsi posbankum bukan hanya menangani kasus, tapi juga memberikan konsultasi agar masalah bisa selesai sebelum masuk pengadilan. Inilah wujud nyata dari semangat restorative justice,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa keberadaan posbankum di tingkat kelurahan merupakan inovasi baru dalam pelayanan publik di Jakarta.