Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai Tangga Menuju Indonesia Emas
Tim SINDOmakassar
Selasa, 16 Desember 2025 - 15:05 WIB
Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Prof Tahir Kasnawi dalam talkshow. Foto: Ist
Deputi Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Prof Tahir Kasnawi hadir sebagai nara sumber pada Talkshow salah satu TV pemerintah dengan Tema Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai tangga menuju indonesia emas 2045 pada Selasa, (16/12/2025).
Dalam kesempatan ini Bonivasius menyampaikan PJPK merupakan kerangka pembangunan kependudukan jangka panjang yang bertujuan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Dirinya menjelaskah, bahawa ini bukan program sektoral semata, tetapi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan nasional. "Dalam PJPK, penduduk tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga pelaku pembangunan. Karena itu, pengendalian kuantitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia," kata dia.
Senada dengan hal tersebut Prof Tahir kasnawi memberikan gambaran seperti apa Sulawesi Selatan dalam menghadapi dan memanfaatkan bonus demografi yang seperti dua mata pisau.
"Apabila usia produktif yang tersedia tetapi tidak berkualitas hal ini dapat membawa dampak yang negatif. Untuk itu peningkaatan kualitas manusia/sdm merupakan hal penting dalam memanfaatkan bonus demografi," katanya.
Untuk itu, PJPK menjadi instrumen kunci untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi dividen demografi, bukan beban. "Tanpa pengendalian kelahiran dan kesiapan kualitas SDM, peluang ini dapat terlewat," katanya.
Dalam kesempatan ini Bonivasius menyampaikan PJPK merupakan kerangka pembangunan kependudukan jangka panjang yang bertujuan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Dirinya menjelaskah, bahawa ini bukan program sektoral semata, tetapi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan nasional. "Dalam PJPK, penduduk tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga pelaku pembangunan. Karena itu, pengendalian kuantitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia," kata dia.
Senada dengan hal tersebut Prof Tahir kasnawi memberikan gambaran seperti apa Sulawesi Selatan dalam menghadapi dan memanfaatkan bonus demografi yang seperti dua mata pisau.
"Apabila usia produktif yang tersedia tetapi tidak berkualitas hal ini dapat membawa dampak yang negatif. Untuk itu peningkaatan kualitas manusia/sdm merupakan hal penting dalam memanfaatkan bonus demografi," katanya.
Untuk itu, PJPK menjadi instrumen kunci untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi dividen demografi, bukan beban. "Tanpa pengendalian kelahiran dan kesiapan kualitas SDM, peluang ini dapat terlewat," katanya.
(gus)