Kanwil Kemenkum Sulsel Tandatangani Komitmen Pembangunan ZI Tahun 2026
Tim SINDOmakassar
Senin, 19 Januari 2026 - 12:13 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai wujud nyata penguatan integritas dan kinerja aparatur, yang digelar di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Senin (19/1/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial, Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS, PPPK, serta peserta magang nasional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.
“Zona Integritas tidak boleh dimaknai sekadar pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa sektor hukum menuntut tingkat integritas yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh ASN diharapkan memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Lebih lanjut, Andi Basmal menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menjadi instrumen pengendalian kinerja agar setiap target yang ditetapkan terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Integritas dan kinerja adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Pelayanan publik yang prima lahir dari integritas, dan integritas terwujud melalui kinerja yang terukur,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat manajerial dan nonmanajerial, Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS, PPPK, serta peserta magang nasional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.
“Zona Integritas tidak boleh dimaknai sekadar pemenuhan administrasi, tetapi harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa sektor hukum menuntut tingkat integritas yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh ASN diharapkan memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Lebih lanjut, Andi Basmal menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2026 menjadi instrumen pengendalian kinerja agar setiap target yang ditetapkan terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Integritas dan kinerja adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Pelayanan publik yang prima lahir dari integritas, dan integritas terwujud melalui kinerja yang terukur,” ujarnya.