Pemkab Gowa Terima LHP Kepatuhan Pajak dan Retribusi dari BPK Sulsel
Herni Amir
Senin, 19 Januari 2026 - 16:55 WIB
Wabup Gowa, Darmawangsyah Muin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/1).
LHP ini memuat hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pendataan, penetapan, dan pengawasan penerimaan daerah ke depan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan bahwa LHP BPK merupakan rujukan strategis dalam melakukan pembenahan pengelolaan pendapatan daerah secara terstruktur dan terukur.
“Laporan ini kami terima sebagai instrumen evaluasi yang objektif. Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi memerlukan basis data yang akurat dan selalu terbarui. Dengan diterimanya LHP ini, Pemkab Gowa memiliki dasar yang sistematis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penguatan pendataan objek dan subjek pajak menjadi perhatian utama. Dari sanalah akurasi kebijakan fiskal daerah dapat dibangun,” kata Darmawangsyah Muin.
Menurutnya, langkah perbaikan akan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cermat dan tidak menjadi temuan berulang.
LHP ini memuat hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pendataan, penetapan, dan pengawasan penerimaan daerah ke depan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan bahwa LHP BPK merupakan rujukan strategis dalam melakukan pembenahan pengelolaan pendapatan daerah secara terstruktur dan terukur.
“Laporan ini kami terima sebagai instrumen evaluasi yang objektif. Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi memerlukan basis data yang akurat dan selalu terbarui. Dengan diterimanya LHP ini, Pemkab Gowa memiliki dasar yang sistematis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penguatan pendataan objek dan subjek pajak menjadi perhatian utama. Dari sanalah akurasi kebijakan fiskal daerah dapat dibangun,” kata Darmawangsyah Muin.
Menurutnya, langkah perbaikan akan dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cermat dan tidak menjadi temuan berulang.