Kinerja Anggaran Unggul, Kemenkum Sulsel Catat Nilai Terbaik 2025 Kategori Pagu Besar
Tim SINDOmakassar
Senin, 26 Januari 2026 - 23:22 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel, berhasil mencatatkan nilai terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 kategori pagu besar.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), berhasil mencatatkan nilai terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 kategori pagu besar.
Prestasi tersebut diraih dalam ajang penyerahan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dirangkaikan dengan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mengelola anggaran secara optimal, efektif, dan akuntabel sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (26/1/2026), di Nusantara Hall, Hotel Santika Premiere ICE BSD City ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum untuk memastikan keandalan data laporan keuangan dan BMN di seluruh satuan kerja dan kantor wilayah.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf, dalam laporannya menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi transaksi laporan keuangan Tahun 2025, menyelesaikan permasalahan data keuangan dan BMN hingga 31 Desember 2025, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Januari 2026, dengan melibatkan 228 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai pengelola keuangan dan BMN pada unit eselon I serta kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Sri dihadapan para peserta.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenkum, Hendro Pandowo menekankan bahwa laporan keuangan dan BMN yang berkualitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada negara dan masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada unit kerja dan kantor wilayah dengan kinerja anggaran terbaik serta mendorong peningkatan capaian pada Tahun Anggaran 2026.
Prestasi tersebut diraih dalam ajang penyerahan penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dirangkaikan dengan Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, dan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Capaian ini menjadi bukti keberhasilan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mengelola anggaran secara optimal, efektif, dan akuntabel sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada Senin, (26/1/2026), di Nusantara Hall, Hotel Santika Premiere ICE BSD City ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum untuk memastikan keandalan data laporan keuangan dan BMN di seluruh satuan kerja dan kantor wilayah.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenkum, Sri Yusfini Yusuf, dalam laporannya menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi transaksi laporan keuangan Tahun 2025, menyelesaikan permasalahan data keuangan dan BMN hingga 31 Desember 2025, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel guna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Januari 2026, dengan melibatkan 228 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai pengelola keuangan dan BMN pada unit eselon I serta kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum," ujar Sri dihadapan para peserta.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenkum, Hendro Pandowo menekankan bahwa laporan keuangan dan BMN yang berkualitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada negara dan masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada unit kerja dan kantor wilayah dengan kinerja anggaran terbaik serta mendorong peningkatan capaian pada Tahun Anggaran 2026.