Ikuti Arahan Sekjen pada Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kemenkum B02 Tahun 2026
Tim SINDOmakassar
Selasa, 10 Maret 2026 - 09:54 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin (9/3/2026).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk melakukan evaluasi capaian kinerja sekaligus memberikan arahan strategis guna meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.
Dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum membuka rapat sekaligus menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas berbagai capaian kinerja serta prestasi yang telah diraih sepanjang tahun 2025.
Sekjen juga memberikan motivasi kepada seluruh jajaran agar terus menjaga capaian yang telah baik serta meningkatkan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya target kinerja Kementerian Hukum pada tahun 2026.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap berbagai arahan strategis yang disampaikan Sekretaris Jenderal. Ia menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel siap menindaklanjuti arahan tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah.
“Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh arahan Sekretaris Jenderal. Kami akan terus menjaga capaian yang telah baik serta melakukan berbagai langkah percepatan dan peningkatan kinerja agar target tahun 2026 dapat tercapai secara optimal,” ujar Andi Basmal.
Selanjutnya, masing-masing unit eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal memaparkan berbagai capaian kinerja serta rencana strategis ke depan. Pemaparan tersebut mencakup peningkatan nilai SAKIP dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), rekapitulasi data dukung SPIP dan Manajemen Risiko, capaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2025, serta Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2026.
Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum untuk melakukan evaluasi capaian kinerja sekaligus memberikan arahan strategis guna meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.
Dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum membuka rapat sekaligus menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas berbagai capaian kinerja serta prestasi yang telah diraih sepanjang tahun 2025.
Sekjen juga memberikan motivasi kepada seluruh jajaran agar terus menjaga capaian yang telah baik serta meningkatkan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya target kinerja Kementerian Hukum pada tahun 2026.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap berbagai arahan strategis yang disampaikan Sekretaris Jenderal. Ia menegaskan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel siap menindaklanjuti arahan tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah.
“Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh arahan Sekretaris Jenderal. Kami akan terus menjaga capaian yang telah baik serta melakukan berbagai langkah percepatan dan peningkatan kinerja agar target tahun 2026 dapat tercapai secara optimal,” ujar Andi Basmal.
Selanjutnya, masing-masing unit eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal memaparkan berbagai capaian kinerja serta rencana strategis ke depan. Pemaparan tersebut mencakup peningkatan nilai SAKIP dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), rekapitulasi data dukung SPIP dan Manajemen Risiko, capaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2025, serta Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2026.