Kementan RI Pastikan Ketersediaan Pangan Nasional Tetap Aman
Tim SINDOmakassar
Selasa, 07 April 2026 - 20:37 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Foto: Istimewa
Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.
“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (07/04/2026).
Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.
Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.
Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.
“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (07/04/2026).
Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.
Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026. Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.
Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.