Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Sebut Pidato Presiden Prabowo Pertegas Arsitektur Ekonomi
Tim SINDOmakassar
Rabu, 20 Mei 2026 - 20:44 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto usai Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027. Foto: Istimewa
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Menurut Tamsil, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung usia menghadiri paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/05/2026).
Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.
“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.
“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kua ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.
Menurut Tamsil, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung usia menghadiri paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/05/2026).
Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.
“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.
“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kua ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.