Andi Sudirman Satu-satunya Gubernur Pembicara di Peluncuran Perpres Pencegahan ATS
Tim SINDOmakassar
Rabu, 03 Juni 2026 - 19:56 WIB
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tampil sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum strategis nasional tersebut di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Di tengah peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, tampil sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi pembicara dalam forum strategis nasional tersebut di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan. Berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang berada di luar sistem pendidikan.
Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” paparnya.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022.
Kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan tanpa alasan. Berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Sulsel dalam mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah dinilai berhasil dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Andi Sudirman memaparkan perjalanan Sulsel dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata.
Forum tersebut menjadi momentum penting karena Perpres Nomor 3 Tahun 2026 merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus mempercepat penanganan anak yang berada di luar sistem pendidikan.
Dalam paparannya, Andi Sudirman menegaskan penanganan ATS bukan sekadar program pendidikan, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pemprov Sulsel memilih pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan internasional,” paparnya.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian nasional adalah program PASTI BERAKSI (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi) yang diluncurkan pada 28 Juli 2022.