Idrus Marham: Polemik Film Pesta Babi Harus Jadi Momentum Perkuat Nasionalisme
Tim SINDOmakassar
Senin, 08 Juni 2026 - 21:04 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham saat melakukan konferensi persi di Jakarta. Foto: Istimewa
Polemik yang berkembang setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak semestinya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, Idrusvmenegaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya, termasuk film dokumenter yang mengangkat isu-isu publik.
Namun, kata dia, kebebasan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menghadirkan fakta, data, dan informasi yang utuh kepada masyarakat.
"Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan," kata Idrus, Senin (08/06/2026).
Ia menilai kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen koreksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Sebaliknya, menurut Idrus, ketika sebuah narasi dibangun melalui potongan informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan, maka yang muncul bukan pencerahan melainkan menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan di tengah masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham justru melihat polemik itu sebagai momentum penting untuk merefleksikan kembali cara pandang kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.
Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, Idrusvmenegaskan bahwa tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya, termasuk film dokumenter yang mengangkat isu-isu publik.
Namun, kata dia, kebebasan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menghadirkan fakta, data, dan informasi yang utuh kepada masyarakat.
"Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan," kata Idrus, Senin (08/06/2026).
Ia menilai kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen koreksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Sebaliknya, menurut Idrus, ketika sebuah narasi dibangun melalui potongan informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan, maka yang muncul bukan pencerahan melainkan menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan di tengah masyarakat.