Kajian Senin Kamis BNPT RI Bahas Tren Potensi Radikalisme di Bumi Anging Mamiri
Tim SINDOmakassar
Kamis, 25 Juni 2026 - 13:04 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) kembali menyelenggarakan Kajian Senin Kamis (KSK). Foto: Istimewa
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) kembali menyelenggarakan Kajian Senin Kamis (KSK) dengan tema “Memahami Tren Potensi Radikalisme di Bumi Anging Mamiri” (Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme/IPR Provinsi Sulawesi Selatan) secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPT RI dalam memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dini, serta membangun ketahanan sosial dalam menghadapi berbagai potensi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme.
Kajian menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pencegahan radikalisme dan terorisme, yaitu Brigjen TNI Dr Sigit Karyadi, Direktur Pencegahan BNPT RI, serta Dr M Ishaq Shamad, Peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan bersama Lilik Purnomo. Acara dipandu Kasubdit Pencegahan BNPT RI.
Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Dr Sigit Karyadi menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal.
Menurutnya, hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) menjadi instrumen strategis untuk memetakan kondisi masyarakat sekaligus merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Dr M Ishaq Shamad, memaparkan berbagai temuan dan dinamika sosial yang tergambar dalam hasil Survei IPR Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa penguatan moderasi beragama, pendidikan karakter, literasi digital, serta revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat.
Tema “Memahami Tren Potensi Radikalisme di Bumi Anging Mamiri” dipilih sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memahami kondisi objektif masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pencegahan radikalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak hanya aparat keamanan dan pemerintah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPT RI dalam memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan dini, serta membangun ketahanan sosial dalam menghadapi berbagai potensi penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme.
Kajian menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pencegahan radikalisme dan terorisme, yaitu Brigjen TNI Dr Sigit Karyadi, Direktur Pencegahan BNPT RI, serta Dr M Ishaq Shamad, Peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan bersama Lilik Purnomo. Acara dipandu Kasubdit Pencegahan BNPT RI.
Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Dr Sigit Karyadi menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal.
Menurutnya, hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) menjadi instrumen strategis untuk memetakan kondisi masyarakat sekaligus merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Dr M Ishaq Shamad, memaparkan berbagai temuan dan dinamika sosial yang tergambar dalam hasil Survei IPR Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa penguatan moderasi beragama, pendidikan karakter, literasi digital, serta revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat.
Tema “Memahami Tren Potensi Radikalisme di Bumi Anging Mamiri” dipilih sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memahami kondisi objektif masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa pencegahan radikalisme merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak hanya aparat keamanan dan pemerintah.