Komisi VI DPR-RI Pertegas Tentang Moratoriun Industri Semen
Tim SINDOmakassar
Senin, 13 Juli 2026 - 17:19 WIB
Sikap tegas ditunjukkan Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dan Ismail Bachtiar terhadap rencana investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Di tengah krisis kelebihan kapasitas industri semen.
Sikap tegas ditunjukkan Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dan Ismail Bachtiar terhadap rencana investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Di tengah krisis kelebihan kapasitas (oversupply) industri semen nasional yang semakin mengkhawatirkan, keduanya menilai penambahan kapasitas produksi baru bukanlah jawaban bagi kebutuhan investasi daerah, melainkan berpotensi memperdalam krisis yang sedang dihadapi industri semen nasional.
Data industri menunjukkan kapasitas produksi semen nasional saat ini telah mencapai sekitar 120 juta ton per tahun, sementara kebutuhan pasar domestik hanya berkisar 65–70 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan kapasitas lebih dari 50 juta ton setiap tahun. Kondisi tersebut membuat tingkat utilisasi industri hanya berada di kisaran 55–60 persen, memicu perang harga, menekan kinerja perusahaan, mengancam keberlangsungan investasi yang telah ada, serta berpotensi mengganggu ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada industri semen nasional.
Sejak awal pertemuan, Nurdin Halid menunjukkan sikap tegas. Saat melakukan absensi peserta rapat, ia mendapati PT Conch hanya mengirimkan perwakilan, bukan jajaran direksi perusahaan. Menurutnya, pembahasan investasi strategis yang menyangkut masa depan industri nasional tidak layak dihadiri oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
"Anda bukan direksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Masa pertemuan sepenting ini hanya mengirim perwakilan," tegas Nurdin Halid.
Menurutnya, ketidakhadiran direksi menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap forum resmi DPR RI. Karena itu, pembahasan kemudian difokuskan pada kepentingan masyarakat Barru, keberlangsungan industri semen nasional, dan solusi investasi yang lebih memberikan manfaat bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Menanggapi hal itu, Nurdin Halid mengingatkan agar setiap keputusan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. "Sebagai adik saya, saya ingatkan agar berhati-hati mengambil keputusan. Persoalan ini banyak keterkaitannya dengan aspek hukum. Jangan sampai niat menghadirkan investasi justru menimbulkan persoalan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat di kemudian hari," ujarnya.
Data industri menunjukkan kapasitas produksi semen nasional saat ini telah mencapai sekitar 120 juta ton per tahun, sementara kebutuhan pasar domestik hanya berkisar 65–70 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan kapasitas lebih dari 50 juta ton setiap tahun. Kondisi tersebut membuat tingkat utilisasi industri hanya berada di kisaran 55–60 persen, memicu perang harga, menekan kinerja perusahaan, mengancam keberlangsungan investasi yang telah ada, serta berpotensi mengganggu ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada industri semen nasional.
Sejak awal pertemuan, Nurdin Halid menunjukkan sikap tegas. Saat melakukan absensi peserta rapat, ia mendapati PT Conch hanya mengirimkan perwakilan, bukan jajaran direksi perusahaan. Menurutnya, pembahasan investasi strategis yang menyangkut masa depan industri nasional tidak layak dihadiri oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
"Anda bukan direksi dan tidak bisa mengambil keputusan. Masa pertemuan sepenting ini hanya mengirim perwakilan," tegas Nurdin Halid.
Menurutnya, ketidakhadiran direksi menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap forum resmi DPR RI. Karena itu, pembahasan kemudian difokuskan pada kepentingan masyarakat Barru, keberlangsungan industri semen nasional, dan solusi investasi yang lebih memberikan manfaat bagi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barru menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring menurunnya transfer anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.
Menanggapi hal itu, Nurdin Halid mengingatkan agar setiap keputusan investasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. "Sebagai adik saya, saya ingatkan agar berhati-hati mengambil keputusan. Persoalan ini banyak keterkaitannya dengan aspek hukum. Jangan sampai niat menghadirkan investasi justru menimbulkan persoalan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat di kemudian hari," ujarnya.