Kemenkum Sulsel Siap Dukung Suksesnya Sensus Ekonomi 2026 Bersama BPS Sulsel
Tim SINDOmakassar
Rabu, 22 Juli 2026 - 16:49 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Kerja Kakanwil, Rabu (22/7).
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan BPS Sulsel dalam menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang akan menjadi salah satu sumber data strategis bagi pemerintah dalam memotret kondisi dan perkembangan perekonomian nasional maupun daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan permohonan dukungan kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, dalam memberikan data dan informasi yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Seluruh jajaran akan kami dorong untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara benar, lengkap, dan kooperatif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel diharapkan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Andi Basmal juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek kerahasiaan dan keamanan data selama proses pengumpulan maupun pengelolaan data sensus. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil sensus dapat terus terjaga.
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan BPS Sulsel dalam menyukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang akan menjadi salah satu sumber data strategis bagi pemerintah dalam memotret kondisi dan perkembangan perekonomian nasional maupun daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan permohonan dukungan kepada seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, dalam memberikan data dan informasi yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menegaskan kesiapan Kanwil Kemenkum Sulsel untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Seluruh jajaran akan kami dorong untuk berpartisipasi aktif serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara benar, lengkap, dan kooperatif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan sensus merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel diharapkan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Andi Basmal juga mengingatkan pentingnya menjaga aspek kerahasiaan dan keamanan data selama proses pengumpulan maupun pengelolaan data sensus. Menurutnya, seluruh tahapan pelaksanaan harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil sensus dapat terus terjaga.