FGD Analisis dan Evaluasi Perda Bantuan Hukum, Fokus Perkuat Akses Keadilan
Tim SINDOmakassar
Selasa, 11 Agustus 2026 - 21:02 WIB
FGD Analisis dan Evaluasi Perda Bantuan Hukum, Fokus Perkuat Akses Keadilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat kualitas regulasi daerah di bidang bantuan hukum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focused Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dengan Tema Bantuan Hukum yang digelar di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh perwakilan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Wilayah I, II, dan III, serta pejabat pemangku kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa FGD tersebut menjadi upaya strategis untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi Perda Bantuan Hukum.
Menurut Heny, kegiatan ini diarahkan untuk memastikan regulasi daerah berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional di bidang akses terhadap keadilan.
“Tujuan kegiatan ini antara lain mengidentifikasi kesesuaian substansi Perda Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menilai efektivitas pelaksanaannya di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan tantangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum,” jelas Heny.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan bantuan hukum yang lebih akuntabel, bermanfaat, dan berkepastian hukum.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focused Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dengan Tema Bantuan Hukum yang digelar di Ruang Rapat Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh perwakilan 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Pokja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Wilayah I, II, dan III, serta pejabat pemangku kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa FGD tersebut menjadi upaya strategis untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi Perda Bantuan Hukum.
Menurut Heny, kegiatan ini diarahkan untuk memastikan regulasi daerah berjalan selaras dengan prinsip negara hukum, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional di bidang akses terhadap keadilan.
“Tujuan kegiatan ini antara lain mengidentifikasi kesesuaian substansi Perda Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menilai efektivitas pelaksanaannya di kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, serta mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan tantangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum,” jelas Heny.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan bantuan hukum yang lebih akuntabel, bermanfaat, dan berkepastian hukum.