Genjot Proyek Strategis Nasional, PLN Sosialisasi Kompensasi Lahan SUTT di Morowali
Tim SINDOmakassar
Kamis, 17 September 2026 - 20:09 WIB
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mempercepat tahapan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PT ACN–Bungku melalui pendekatan humanis. Foto/Istimewa
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mempercepat tahapan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV PT ACN–Bungku melalui pendekatan humanis. Lewat Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, PLN menggelar sosialisasi dan musyawarah kompensasi lahan yang melintasi 970 bidang tanah milik warga di Kecamatan Bungku Tengah dan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah terbuka ini diambil untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan kepastian informasi terkait mekanisme pembayaran, penyiapan dokumen, hingga alur pembangunan jaringan ketenagalistrikan.
Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Henry Donald Mangatas Silaen, menegaskan bahwa dialog langsung menjadi kunci kejelasan informasi. Musyawarah ini tidak sekadar membahas nominal, tetapi juga membangun pemahaman bersama.
“Musyawarah ini bukan hanya mengenai kompensasi, melainkan ruang bagi PLN untuk menjelaskan proses pembangunan secara langsung. Kami ingin masyarakat memahami setiap tahapan yang dilalui, termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan setelah kompensasi selesai,” ujar Donald.
Sosialisasi yang bergulir sejak 1 September 2026 ini masuk dalam skema pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pelaksanaannya, PLN bersinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, hingga Kejaksaan Negeri Morowali guna menjamin transparansi dan kepatuhan hukum.
Dukungan penuh datang dari pihak lokal. Kepala Desa Bahoruru, Haeruddin Janad, menilai dialog tatap muka ini efektif meredam kesimpangsiuran informasi di tingkat akar rumput.
“Pemerintah desa sangat mendukung kegiatan ini. Yang terpenting masyarakat mendapat penjelasan jernih dan punya ruang bertanya, sehingga proses ke depan berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Haeruddin.
Langkah terbuka ini diambil untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan kepastian informasi terkait mekanisme pembayaran, penyiapan dokumen, hingga alur pembangunan jaringan ketenagalistrikan.
Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP Sulawesi, Henry Donald Mangatas Silaen, menegaskan bahwa dialog langsung menjadi kunci kejelasan informasi. Musyawarah ini tidak sekadar membahas nominal, tetapi juga membangun pemahaman bersama.
“Musyawarah ini bukan hanya mengenai kompensasi, melainkan ruang bagi PLN untuk menjelaskan proses pembangunan secara langsung. Kami ingin masyarakat memahami setiap tahapan yang dilalui, termasuk hal-hal yang perlu dipersiapkan setelah kompensasi selesai,” ujar Donald.
Sosialisasi yang bergulir sejak 1 September 2026 ini masuk dalam skema pendampingan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pelaksanaannya, PLN bersinergi dengan pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, hingga Kejaksaan Negeri Morowali guna menjamin transparansi dan kepatuhan hukum.
Dukungan penuh datang dari pihak lokal. Kepala Desa Bahoruru, Haeruddin Janad, menilai dialog tatap muka ini efektif meredam kesimpangsiuran informasi di tingkat akar rumput.
“Pemerintah desa sangat mendukung kegiatan ini. Yang terpenting masyarakat mendapat penjelasan jernih dan punya ruang bertanya, sehingga proses ke depan berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Haeruddin.