home news

Kemenkum Sulsel Ikuti Rapat Persiapan Seleksi Sekolah Kedinasan 2026

Senin, 21 September 2026 - 18:58 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti arahan dan persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti arahan dan persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.

Kegiatan membahas kesiapan pelaksanaan SKD CAT yang akan dilaksanakan pada 33 titik lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 4.524 orang dari jumlah pendaftar awal sebanyak 5.413 orang.

Arahan disampaikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Sunu Teddy Maranto, yang menekankan pentingnya kesiapan panitia serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan SKD berlangsung tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam arahannya, Kantor Wilayah diminta memperkuat koordinasi terkait ketertiban peserta dan lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan. Selain itu, perlu dipastikan pengelolaan penitipan barang peserta, ketentuan pakaian dan sepatu, serta pemberian informasi yang jelas kepada peserta.

Kantor Wilayah juga diarahkan untuk memfasilitasi pencetakan kartu peserta apabila memungkinkan sebagai bagian dari dukungan pelayanan kepada peserta seleksi.

Sunu Teddy Maranto menegaskan bahwa seluruh panitia harus menerapkan tata tertib secara tegas dan adil, tanpa pengecualian maupun diskriminasi. Apabila terdapat kendala teknis maupun kondisi yang memerlukan arahan, panitia diminta mengutamakan koordinasi dengan BKN, Panitia Daerah, dan Panitia Pusat.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya