Matangkan Pelaksanaan SKD Poltekpin 2026, 132 Peserta Siap Ikuti Seleksi
Tim SINDOmakassar
Selasa, 22 September 2026 - 19:28 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel mematangkan persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Kementerian Hukum.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mematangkan persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026. Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (Kanreg IV BKN) Makassar, Selasa (22/9/2026).
Koordinasi yang berlangsung di Kantor Regional IV BKN Makassar tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis pelaksanaan SKD yang akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN pada Jumat, 25 September 2026. Dari Kanwil Kemenkum Sulsel, koordinasi diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta staf kepegawaian.
Dalam koordinasi tersebut, Kanreg IV BKN Makassar melalui Rofiq Amri selaku Ketua Pokja Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi sekaligus Ketua Panitia SKD menyampaikan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan seleksi. Dukungan tersebut mencakup koordinasi teknis sesuai kewenangan BKN, khususnya dalam memastikan kesiapan perangkat dan sistem CAT yang akan digunakan selama pelaksanaan ujian.
Kanwil Kemenkum Sulsel turut memantau secara menyeluruh alur pelaksanaan SKD, mulai dari kedatangan peserta, penitipan barang, registrasi, pemeriksaan identitas dan dokumen, pemeriksaan serta pengamanan sebelum memasuki ruang ujian atau body checking, pelaksanaan ujian berbasis CAT BKN, hingga proses peserta meninggalkan lokasi seleksi.
Selain memastikan kesiapan sistem dan perangkat, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menyiapkan berbagai dukungan operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SKD. Dukungan tersebut meliputi penyiapan pegawai sebagai panitia atau petugas pendukung, pemasangan spanduk di lokasi kegiatan, penyediaan printer, serta kebutuhan administrasi lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh peserta.
“Kami memastikan seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkum Sulsel dipersiapkan dengan baik, sehingga pelaksanaan SKD Poltekpin 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, dan lancar,” ujar Demson.
Koordinasi yang berlangsung di Kantor Regional IV BKN Makassar tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan teknis pelaksanaan SKD yang akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN pada Jumat, 25 September 2026. Dari Kanwil Kemenkum Sulsel, koordinasi diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta staf kepegawaian.
Dalam koordinasi tersebut, Kanreg IV BKN Makassar melalui Rofiq Amri selaku Ketua Pokja Tim Kerja Sistem Informasi dan Digitalisasi sekaligus Ketua Panitia SKD menyampaikan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan seleksi. Dukungan tersebut mencakup koordinasi teknis sesuai kewenangan BKN, khususnya dalam memastikan kesiapan perangkat dan sistem CAT yang akan digunakan selama pelaksanaan ujian.
Kanwil Kemenkum Sulsel turut memantau secara menyeluruh alur pelaksanaan SKD, mulai dari kedatangan peserta, penitipan barang, registrasi, pemeriksaan identitas dan dokumen, pemeriksaan serta pengamanan sebelum memasuki ruang ujian atau body checking, pelaksanaan ujian berbasis CAT BKN, hingga proses peserta meninggalkan lokasi seleksi.
Selain memastikan kesiapan sistem dan perangkat, Kanwil Kemenkum Sulsel juga menyiapkan berbagai dukungan operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SKD. Dukungan tersebut meliputi penyiapan pegawai sebagai panitia atau petugas pendukung, pemasangan spanduk di lokasi kegiatan, penyediaan printer, serta kebutuhan administrasi lainnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh peserta.
“Kami memastikan seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkum Sulsel dipersiapkan dengan baik, sehingga pelaksanaan SKD Poltekpin 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, dan lancar,” ujar Demson.