Kemenkum Sulsel Perkuat Komitmen terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik
Tim SINDOmakassar
Kamis, 24 September 2026 - 21:11 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B09 Tahun 2026 secara virtual, Kamis (24/9).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B09 Tahun 2026 secara virtual, Kamis (24/9).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengukur capaian kinerja, sekaligus memastikan target organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel.
Rapat diawali dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan capaian organisasi mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja perlu dikawal secara langsung oleh seluruh jajaran pimpinan, mulai dari tingkat unit utama hingga satuan kerja. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang terukur.
Selain evaluasi capaian kinerja, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kementerian Hukum terus mendorong pengelolaan SDM yang transparan dan berbasis kinerja, termasuk melalui penerapan manajemen talenta serta pemberian penghargaan atas prestasi kerja.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula perkembangan upaya peningkatan tunjangan kinerja hingga 100 persen yang saat ini masih berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sisi lain, transformasi digital terus dikembangkan untuk mempercepat capaian organisasi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, mengukur capaian kinerja, sekaligus memastikan target organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Sulsel.
Rapat diawali dengan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan capaian organisasi mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja perlu dikawal secara langsung oleh seluruh jajaran pimpinan, mulai dari tingkat unit utama hingga satuan kerja. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang terukur.
Selain evaluasi capaian kinerja, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kementerian Hukum terus mendorong pengelolaan SDM yang transparan dan berbasis kinerja, termasuk melalui penerapan manajemen talenta serta pemberian penghargaan atas prestasi kerja.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula perkembangan upaya peningkatan tunjangan kinerja hingga 100 persen yang saat ini masih berproses pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di sisi lain, transformasi digital terus dikembangkan untuk mempercepat capaian organisasi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.