Idrus Yakin Rocky dan Syahganda Tidak Pudar Daya Kritisnya meski dalam Lingkaran Kekuasaan
Tim SINDOmakassar
Senin, 05 Oktober 2026 - 11:03 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham. Foto: Istimewa
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN Se Indonesia, Idrus Marham mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Syahganda sebagai Kepala Bakom.
Menurut Idrus, masuknya Rocky Gerung dan Suahganda ke dalam struktur pemerintahan tidak semestinya dimaknai sebagai hilangnya sikap kritis yang selama ini menjadi ciri khas pengamat politik tersebut.
Idrus justru menilai posisi baru Rocky dapat menjadi ruang untuk membuat kritik dan gagasan yang selama ini disampaikan kepada pemerintah menjadi lebih efektif.
"Yang tentu kita tidak inginkan adalah ketika ada di dalam, daya kritisnya tidak ada lagi atau hilang," kata Idrus kepada awak media, Senin (05/10/2026).
Idrus mengatakan, kritik terhadap pemerintah tidak selalu harus disampaikan dari luar pemerintahan. Menurut dia, yang lebih penting adalah sejauh mana kritik dan masukan tersebut dapat diterima serta menjadi bahan perbaikan kebijakan.
Ia menilai keberadaan seseorang di dalam struktur pemerintahan dapat membuka peluang komunikasi yang lebih luas dengan pusat kekuasaan.
"Kalau ada di dalam, maka tentu peluang untuk ketemu, untuk berkomunikasi dengan pusat kekuasaan itu sangat-sangat memiliki peluang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih besar," ujarnya.
Menurut Idrus, masuknya Rocky Gerung dan Suahganda ke dalam struktur pemerintahan tidak semestinya dimaknai sebagai hilangnya sikap kritis yang selama ini menjadi ciri khas pengamat politik tersebut.
Idrus justru menilai posisi baru Rocky dapat menjadi ruang untuk membuat kritik dan gagasan yang selama ini disampaikan kepada pemerintah menjadi lebih efektif.
"Yang tentu kita tidak inginkan adalah ketika ada di dalam, daya kritisnya tidak ada lagi atau hilang," kata Idrus kepada awak media, Senin (05/10/2026).
Idrus mengatakan, kritik terhadap pemerintah tidak selalu harus disampaikan dari luar pemerintahan. Menurut dia, yang lebih penting adalah sejauh mana kritik dan masukan tersebut dapat diterima serta menjadi bahan perbaikan kebijakan.
Ia menilai keberadaan seseorang di dalam struktur pemerintahan dapat membuka peluang komunikasi yang lebih luas dengan pusat kekuasaan.
"Kalau ada di dalam, maka tentu peluang untuk ketemu, untuk berkomunikasi dengan pusat kekuasaan itu sangat-sangat memiliki peluang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih besar," ujarnya.