Muhammad Ikmal Idrus Ajak OBH Perkuat Sinergi dalam Pelayanan Bantuan Hukum
Tim SINDOmakassar
Senin, 09 November 2026 - 15:44 WIB
Kakanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Ikmal Idrus, mengajak seluruh OBH terakreditasi untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas bantuan hukum. Foto: Istimewa
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Muhammad Ikmal Idrus, mengajak seluruh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Ikmal saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut penajaman dan pergeseran anggaran bantuan hukum Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 39 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sulawesi Selatan, dengan sembilan OBH hadir secara langsung untuk melaksanakan penandatanganan Adendum Ke-3 Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum.
Heny menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan agar permohonan reimbursement pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH dapat disesuaikan dengan kontrak adendum terbaru. Adapun total anggaran yang mengalami pergeseran sebesar Rp78.140.000, terdiri atas anggaran litigasi sebesar Rp10 juta dan nonlitigasi sebesar Rp77.140.000. Pembagian pengurangan anggaran tersebut mempertimbangkan permohonan pencairan yang telah diverifikasi melalui aplikasi SID Bankum, hasil monitoring dan evaluasi kinerja OBH, kualitas layanan, serta realisasi penyerapan anggaran.
Dalam sambutannya, Ikmal menyampaikan bahwa sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan OBH memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan akses keadilan (access to justice). Pelayanan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, menjadi salah satu upaya nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh hak dan perlindungan hukum secara adil.
Ia juga mengapresiasi kontribusi dan dedikasi OBH yang selama ini telah mendukung berbagai program prioritas Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pelaksanaan pelatihan paralegal secara berjenjang, serta optimalisasi layanan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat melalui ruang publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ikmal menjelaskan bahwa pada 19 Mei 2026 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum dengan 39 OBH, dengan total anggaran litigasi sebesar Rp1,46 miliar dan anggaran nonlitigasi sebesar Rp414,44 juta.
Hal tersebut disampaikan Ikmal saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Hasil Penajaman Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut penajaman dan pergeseran anggaran bantuan hukum Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari 39 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sulawesi Selatan, dengan sembilan OBH hadir secara langsung untuk melaksanakan penandatanganan Adendum Ke-3 Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum.
Heny menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan agar permohonan reimbursement pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH dapat disesuaikan dengan kontrak adendum terbaru. Adapun total anggaran yang mengalami pergeseran sebesar Rp78.140.000, terdiri atas anggaran litigasi sebesar Rp10 juta dan nonlitigasi sebesar Rp77.140.000. Pembagian pengurangan anggaran tersebut mempertimbangkan permohonan pencairan yang telah diverifikasi melalui aplikasi SID Bankum, hasil monitoring dan evaluasi kinerja OBH, kualitas layanan, serta realisasi penyerapan anggaran.
Dalam sambutannya, Ikmal menyampaikan bahwa sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan OBH memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan akses keadilan (access to justice). Pelayanan bantuan hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, menjadi salah satu upaya nyata dalam memastikan masyarakat memperoleh hak dan perlindungan hukum secara adil.
Ia juga mengapresiasi kontribusi dan dedikasi OBH yang selama ini telah mendukung berbagai program prioritas Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan. Kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan pendampingan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pelaksanaan pelatihan paralegal secara berjenjang, serta optimalisasi layanan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat melalui ruang publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ikmal menjelaskan bahwa pada 19 Mei 2026 telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan bantuan hukum dengan 39 OBH, dengan total anggaran litigasi sebesar Rp1,46 miliar dan anggaran nonlitigasi sebesar Rp414,44 juta.