Tamsil Linrung Ingin MPR Gali Alasan Pengunduran Diri Gibran Sebagai Wapres
Ahmad Muhaimin
Kamis, 12 November 2026 - 16:13 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Istimewa
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Tamsil menilai, langkah pengunduran diri tersebut semestinya dilakukan jauh lebih awal, yakni sejak munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Tamsil, momentum paling lambat bagi Gibran untuk mengambil langkah mundur adalah setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen pencalonannya tidak sah dan batal demi hukum.
"Semestinya langkah tersebut dilakukan sejak adanya putusan MK yang tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA atau sederajat. Paling lambat setelah adanya putusan MA yang menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan harus dicabut serta ditarik untuk dimusnahkan," tegas Tamsil.
Ia berpandangan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak boleh berhenti sebatas penyampaian keputusan politik. Proses ketatanegaraan harus tetap dijalankan melalui mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, Tamsil menekankan pentingnya pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendengarkan secara langsung alasan pengunduran diri Gibran.
"Karena itu, harus segera dilakukan proses pembahasan di MPR untuk mendengar alasan pengunduran dirinya serta menjawab berbagai pertanyaan lain yang nantinya perlu disampaikan di hadapan sidang majelis," ujarnya.
Keterbukaan dalam proses tersebut dinilai penting agar persoalan pengunduran diri Wakil Presiden memiliki kejelasan secara hukum dan ketatanegaraan.
Tamsil menilai, langkah pengunduran diri tersebut semestinya dilakukan jauh lebih awal, yakni sejak munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Tamsil, momentum paling lambat bagi Gibran untuk mengambil langkah mundur adalah setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen pencalonannya tidak sah dan batal demi hukum.
"Semestinya langkah tersebut dilakukan sejak adanya putusan MK yang tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah SMA atau sederajat. Paling lambat setelah adanya putusan MA yang menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan harus dicabut serta ditarik untuk dimusnahkan," tegas Tamsil.
Ia berpandangan, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak boleh berhenti sebatas penyampaian keputusan politik. Proses ketatanegaraan harus tetap dijalankan melalui mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, Tamsil menekankan pentingnya pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendengarkan secara langsung alasan pengunduran diri Gibran.
"Karena itu, harus segera dilakukan proses pembahasan di MPR untuk mendengar alasan pengunduran dirinya serta menjawab berbagai pertanyaan lain yang nantinya perlu disampaikan di hadapan sidang majelis," ujarnya.
Keterbukaan dalam proses tersebut dinilai penting agar persoalan pengunduran diri Wakil Presiden memiliki kejelasan secara hukum dan ketatanegaraan.