Harmonisasi Ranperbup Jeneponto, Kemenkum Sulsel Dorong Penguatan Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 14 November 2026 - 11:01 WIB
Harmonisasi Ranperbup Jeneponto, Kemenkum Sulsel Dorong Penguatan Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jeneponto tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dengan melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan tim perancang peraturan perundang-undangan.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam arahannya, ia mengimbau Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto agar seluruh rancangan peraturan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dapat diselesaikan sebelum 20 November 2026.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan seluruh masukan dan penyempurnaan yang disampaikan dalam rapat harmonisasi agar rancangan peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
Dalam pemaparannya, pihak pemrakarsa menjelaskan bahwa penyusunan Ranperbup tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menyesuaikan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel selanjutnya memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait teknik penyusunan dan sistematika rancangan peraturan. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi aspek kepastian hukum dan tertib administrasi.
Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan seluruh peserta rapat, Ranperbup Jeneponto tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah secara substansi dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel dengan melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan tim perancang peraturan perundang-undangan.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam arahannya, ia mengimbau Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto agar seluruh rancangan peraturan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dapat diselesaikan sebelum 20 November 2026.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan seluruh masukan dan penyempurnaan yang disampaikan dalam rapat harmonisasi agar rancangan peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.
Dalam pemaparannya, pihak pemrakarsa menjelaskan bahwa penyusunan Ranperbup tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menyesuaikan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel selanjutnya memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait teknik penyusunan dan sistematika rancangan peraturan. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi aspek kepastian hukum dan tertib administrasi.
Berdasarkan hasil pembahasan dan tanggapan seluruh peserta rapat, Ranperbup Jeneponto tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah secara substansi dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.