Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Tim SINDOmakassar
Minggu, 15 November 2026 - 21:50 WIB
Marini Olivia Pandean selaku Pelaksana Bidang Layanan AHU melayani pemohon yang datang dengan beragam keperluan. Foto: Istimewa
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan membuka layanan bagi masyarakat di Ruang Layanan Kantor Wilayah.
Marini Olivia Pandean selaku Pelaksana Bidang Layanan AHU melayani pemohon yang datang dengan beragam keperluan.
Layanan pertama berupa informasi mengenai prosedur pengecekan data profil lengkap badan hukum perkumpulan. Marini menjelaskan tata cara pengecekan melalui layanan AHU agar pemohon dapat memperoleh informasi sekaligus memastikan data badan hukumnya sudah sesuai.
Layanan berikutnya berupa informasi tentang prosedur pengaduan dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Masyarakat mendapat penjelasan tentang mekanisme dan tahapan penyampaian pengaduan, sesuai ketentuan serta kewenangan lembaga yang menangani pengaduan tersebut.
Selain konsultasi, petugas juga menyerahkan hasil cetak Sertifikat Apostille kepada pemohon. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Apostille yang akan digunakan di negara tujuan Cina.
Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, melalui layanan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan kepastian dalam mengurus kebutuhan hukumnya. Bagi masyarakat yang masih ragu soal prosedur, petugas layanan AHU siap membantu di Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus, Minggu(15/11/2026), menyampaikan bahwa layanan AHU merupakan wajah pelayanan publik Kementerian Hukum yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keragaman layanan yang diberikan, mulai dari informasi badan hukum hingga Apostille, menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kepastian hukum. "Setiap layanan, sekecil apa pun, harus dijalankan dengan ramah, cepat, dan akurat, karena di sana kepercayaan masyarakat dibangun," ujarnya.
Marini Olivia Pandean selaku Pelaksana Bidang Layanan AHU melayani pemohon yang datang dengan beragam keperluan.
Layanan pertama berupa informasi mengenai prosedur pengecekan data profil lengkap badan hukum perkumpulan. Marini menjelaskan tata cara pengecekan melalui layanan AHU agar pemohon dapat memperoleh informasi sekaligus memastikan data badan hukumnya sudah sesuai.
Layanan berikutnya berupa informasi tentang prosedur pengaduan dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Masyarakat mendapat penjelasan tentang mekanisme dan tahapan penyampaian pengaduan, sesuai ketentuan serta kewenangan lembaga yang menangani pengaduan tersebut.
Selain konsultasi, petugas juga menyerahkan hasil cetak Sertifikat Apostille kepada pemohon. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Apostille yang akan digunakan di negara tujuan Cina.
Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Arif Rahman, melalui layanan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan kepastian dalam mengurus kebutuhan hukumnya. Bagi masyarakat yang masih ragu soal prosedur, petugas layanan AHU siap membantu di Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus, Minggu(15/11/2026), menyampaikan bahwa layanan AHU merupakan wajah pelayanan publik Kementerian Hukum yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keragaman layanan yang diberikan, mulai dari informasi badan hukum hingga Apostille, menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kepastian hukum. "Setiap layanan, sekecil apa pun, harus dijalankan dengan ramah, cepat, dan akurat, karena di sana kepercayaan masyarakat dibangun," ujarnya.