Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kesempatan FK Swasta dalam Pendidikan Dokter Spesialis
Tim SINDOmakassar
Selasa, 17 November 2026 - 08:41 WIB
UMI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada fakultas kedokteran swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis.
Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada fakultas kedokteran swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program tersebut, diperlukan kejelasan tata kelola dan sistem pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi swasta.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Besar Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia (PB AFKSI) yang juga Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Dr dr Nasrudin Andi Mappaware, dalam audiensi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), HPTKes, Wakil Menteri, Direktur Jenderal, serta staf ahli kementerian. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas tantangan dan peluang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kontribusi fakultas kedokteran swasta dalam memenuhi kebutuhan dokter umum maupun dokter spesialis di Indonesia.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, atas kebijakan yang membuka ruang partisipasi lebih luas bagi fakultas kedokteran swasta dalam penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis,” ungkapnya.
Berdasarkan pemaparan dalam audiensi, dari hampir 150 fakultas kedokteran di Indonesia, sekitar 85 merupakan fakultas kedokteran swasta. Di antara fakultas kedokteran swasta yang memiliki akreditasi unggul, sekitar 20 institusi telah memperoleh kesempatan membuka program pendidikan dokter spesialis, termasuk Fakultas Kedokteran UMI.
“Hingga saat ini, terdapat 41 program studi spesialis yang telah dibuka dan dikelola oleh fakultas kedokteran swasta,” sebutnya.
Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi perguruan tinggi swasta dalam memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis nasional. Kesempatan tersebut sekaligus membuka ruang bagi institusi swasta untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis spesialistik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Besar Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia (PB AFKSI) yang juga Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Dr dr Nasrudin Andi Mappaware, dalam audiensi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), HPTKes, Wakil Menteri, Direktur Jenderal, serta staf ahli kementerian. Pertemuan ini menjadi forum untuk membahas tantangan dan peluang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kontribusi fakultas kedokteran swasta dalam memenuhi kebutuhan dokter umum maupun dokter spesialis di Indonesia.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, atas kebijakan yang membuka ruang partisipasi lebih luas bagi fakultas kedokteran swasta dalam penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis,” ungkapnya.
Berdasarkan pemaparan dalam audiensi, dari hampir 150 fakultas kedokteran di Indonesia, sekitar 85 merupakan fakultas kedokteran swasta. Di antara fakultas kedokteran swasta yang memiliki akreditasi unggul, sekitar 20 institusi telah memperoleh kesempatan membuka program pendidikan dokter spesialis, termasuk Fakultas Kedokteran UMI.
“Hingga saat ini, terdapat 41 program studi spesialis yang telah dibuka dan dikelola oleh fakultas kedokteran swasta,” sebutnya.
Perkembangan ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi perguruan tinggi swasta dalam memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis nasional. Kesempatan tersebut sekaligus membuka ruang bagi institusi swasta untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis spesialistik.