FEB Universitas Borneo Tarakan Perkuat Persiapan Menuju Predikat WBK
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 18 November 2026 - 13:53 WIB
Kegiatan workshop di Aula Pertemuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Foto: Istimewa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Borneo Tarakan (UBT) memperkuat persiapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu upayanya dilakukan melalui workshop yang membahas perubahan budaya pelayanan, penguatan tata kelola, hingga simulasi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
Workshop tersebut menghadirkan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), Ishaq Rahman, yang juga menjabat Kepala Subdirektorat Humas sekaligus bagian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Unhas. Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan FEB UBT, Kalimantan Utara, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ishaq menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi dan indikator penilaian. Lebih penting dari itu, seluruh sivitas akademika harus membangun budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Pembangunan ZI tidak boleh berhenti pada pembentukan tim, penyusunan dokumen, maupun pemenuhan indikator penilaian," katanya.
Menurut Ishaq, perubahan budaya pelayanan harus tercermin dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari kedisiplinan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, hingga integritas dalam menjalankan tugas.
Ia juga menjelaskan bahwa pengisian LKE menjadi instrumen untuk mengukur perkembangan pembangunan Zona Integritas. Melalui instrumen tersebut, unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kekurangan, serta aspek tata kelola yang masih perlu diperbaiki.
"Pemenuhan dokumen administrasi sejatinya merupakan bagian dari proses pembangunan ZI. Sementara pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK adalah dampaknya," lanjut Ishaq.
Workshop tersebut menghadirkan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas), Ishaq Rahman, yang juga menjabat Kepala Subdirektorat Humas sekaligus bagian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas Unhas. Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan FEB UBT, Kalimantan Utara, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ishaq menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi dan indikator penilaian. Lebih penting dari itu, seluruh sivitas akademika harus membangun budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Pembangunan ZI tidak boleh berhenti pada pembentukan tim, penyusunan dokumen, maupun pemenuhan indikator penilaian," katanya.
Menurut Ishaq, perubahan budaya pelayanan harus tercermin dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari kedisiplinan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, keterbukaan informasi, kepastian prosedur, hingga integritas dalam menjalankan tugas.
Ia juga menjelaskan bahwa pengisian LKE menjadi instrumen untuk mengukur perkembangan pembangunan Zona Integritas. Melalui instrumen tersebut, unit kerja dapat mengidentifikasi capaian, kekurangan, serta aspek tata kelola yang masih perlu diperbaiki.
"Pemenuhan dokumen administrasi sejatinya merupakan bagian dari proses pembangunan ZI. Sementara pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK adalah dampaknya," lanjut Ishaq.