Kakanwil Kemenkumham Sulut Audiensi dengan Dirjen HAM
Tim Sindomakassar
Sabtu, 14 Oktober 2023 - 13:28 WIB
Kakanwil Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun bersama Dirjen HAM beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra, Sabtu 14 Oktober.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Dirjen HAM ini membahas Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sebagaimana telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) tanggal 26 September 2023.
Sekaligus merujuk pada Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) dengan nomor M.HH-HA.02.01.01-07.
Setelah ini, Kakanwil akan meneruskan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan Bisnis dan HAM.
"Sehingga diharapkan dapat segera membentuk dan mengukuhkan GTD BHAM untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM di provinsi," katanya.
Dalam kesempatan itu, juga turut dibahas penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, serta turut membahas pembentukan Kabupaten Peduli HAM.
Dalam audiensi itu, Ronald didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Rudy Hendra Pakpahan.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Dirjen HAM ini membahas Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM sebagaimana telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) tanggal 26 September 2023.
Sekaligus merujuk pada Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) dengan nomor M.HH-HA.02.01.01-07.
Setelah ini, Kakanwil akan meneruskan kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan Bisnis dan HAM.
"Sehingga diharapkan dapat segera membentuk dan mengukuhkan GTD BHAM untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM di provinsi," katanya.
Dalam kesempatan itu, juga turut dibahas penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang diharapkan dapat menghasilkan pelayanan yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi, serta turut membahas pembentukan Kabupaten Peduli HAM.
Dalam audiensi itu, Ronald didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Rudy Hendra Pakpahan.
(man)