Ombudsman Sulsel Apresiasi Upaya PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sulbagsel
Tim Sindomakassar
Sabtu, 02 Desember 2023 - 18:12 WIB
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik (1/12), Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan turut mengapresiasi upaya PLN dalam pemulihan pasokan listrik. Foto/Dok PLN
PT PLN (Persero) terus berjuang tanpa henti melakukan berbagai upaya memulihkan pasokan sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Beberapa hari terakhir, hujan telah turun khususnya di daerah tangkapan air di sekitar lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan secara berangsur berdampak positif bagi pasokan listrik.
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik (1/12), Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, turut mengapresiasi upaya PLN dalam pemulihan pasokan listrik. "Selain upaya teknis, sebagai bentuk transparansi kami juga sangat menghargai usaha yang dilakukan PLN dalam memberikan informasi publik untuk memberikan layanan publik berkualitas," ujar Ismu.
Pihaknya pun turut mendukung langkah PLN dalam memberikan kompensasi yang dapat diterima dengan baik ke pelanggan.
Dalam paparannya, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan berbagai upaya PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan. "Berkat upaya Teknologi Modifikasi Cuaca yang dilakukan terus menerus, beberapa PLTA sudah mulai beroperasi maksimal untuk menyuplai pasokan listrik," kata Andy.
Andy juga mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya terus mengupayakan penambahan pembangkit dan mengoptimalkan sistem interkoneksi sistem kelistrikan Sulbagsel yang terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan sehingga bisa saling menopang.
“Kami upayakan juga dengan penambahan pembangkit yang saat ini sudah masuk 30 MW. Kemudian akan masuk lagi tambahan 50 MW pada akhir Desember 2023. Kami juga sedang lakukan percepatan penambahan pembangkit Inter Temporary Capacity di Punagaya sebesar 200 MW yang ditargetkan masuk sistem pada Maret 2024,” ungkap Andy.
Di sisi lain, Andy menyampaikan PLN telah menyalurkan kompensasi secara bertahap kepada kurang lebih 2,1 juta pelanggan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat daratan yang terdampak manajemen beban sesuai dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya.
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pelayanan Publik (1/12), Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, turut mengapresiasi upaya PLN dalam pemulihan pasokan listrik. "Selain upaya teknis, sebagai bentuk transparansi kami juga sangat menghargai usaha yang dilakukan PLN dalam memberikan informasi publik untuk memberikan layanan publik berkualitas," ujar Ismu.
Pihaknya pun turut mendukung langkah PLN dalam memberikan kompensasi yang dapat diterima dengan baik ke pelanggan.
Dalam paparannya, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan berbagai upaya PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan. "Berkat upaya Teknologi Modifikasi Cuaca yang dilakukan terus menerus, beberapa PLTA sudah mulai beroperasi maksimal untuk menyuplai pasokan listrik," kata Andy.
Andy juga mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya terus mengupayakan penambahan pembangkit dan mengoptimalkan sistem interkoneksi sistem kelistrikan Sulbagsel yang terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan sehingga bisa saling menopang.
“Kami upayakan juga dengan penambahan pembangkit yang saat ini sudah masuk 30 MW. Kemudian akan masuk lagi tambahan 50 MW pada akhir Desember 2023. Kami juga sedang lakukan percepatan penambahan pembangkit Inter Temporary Capacity di Punagaya sebesar 200 MW yang ditargetkan masuk sistem pada Maret 2024,” ungkap Andy.
Di sisi lain, Andy menyampaikan PLN telah menyalurkan kompensasi secara bertahap kepada kurang lebih 2,1 juta pelanggan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat daratan yang terdampak manajemen beban sesuai dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya.