Staf Ahli Kemenko Polhukam Sebut PT Vale Benchmark Pertambangan Berkelanjutan
Tim Sindomakassar
Jum'at, 08 Maret 2024 - 20:55 WIB
Rombongan Kemenko Polhukam kunjungi area operasi PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Sorowako, Luwu Timur, Rabu (6/3/2024). Foto/Dok PT Vale
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kunjungi area operasi PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) di Sorowako, Luwu Timur, Rabu (6/3/2024).
Kemenko Polhukam diwakili Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira, Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksada TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Asmarni.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima penjelasan mengenai praktik pertambangan berkelanjutan yang dijalankan PT Vale. Marsda TNI Oka Prawira pun mengapresiasi komitmen PT Vale dalam mengelola pertambangan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Ia menilai PT Vale dapat menjadi benchmark atau tolok ukur bagi perusahaan tambang lainnya.
Komitmen PT Vale terhadap hilirisasi telah dipadukan dengan praktik keberlanjutan, yang diwujudkan perseroan dalam operasionalnya. Di setiap kesempatan, PT Vale selalu mengampanyekan komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan yang berpihak terhadap lingkungan dan masyarakat.
"Pak Presiden telah melakukan kunjungan ke sini, dan melihat langsung praktik pertambangan PT Vale yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dan ini berpotensi untuk ditularkan kepada perusahaan lain. PT Vale dapat menjadi benchmark untuk perusahaan lainnya," ujar Marsda TNI Oka Prawira, saat memberikan sambutan ramah tamah di Taman Antar Bangsa (TAB), Sorowako.
Selain untuk melihat langsung praktik pertambangan yang diterapkan oleh PT Vale, khususnya terkait penguatan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat, kunjungan ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai praktik tata kelola di daerah khususnya dari aspek pertambangan.
"Pada intinya, kami ingin memastikan bahwa regulasi yang ada di pusat telah disinkronkan di daerah, serta memastikan bahwa program yang telah dicanangkan pemerintah pusat telah didukung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu hal yang juga penting, adalah memastikan masyarakat sekitar area operasi hidup tenteram, jauh dari konflik sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Jangan sampai sumber daya alam melimpah, namun terjadi kepincangan ekonomi di masyarakat," jelasnya.
Kemenko Polhukam diwakili Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Oka Prawira, Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksada TNI Abdul Rivai Ras, dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Asmarni.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima penjelasan mengenai praktik pertambangan berkelanjutan yang dijalankan PT Vale. Marsda TNI Oka Prawira pun mengapresiasi komitmen PT Vale dalam mengelola pertambangan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Ia menilai PT Vale dapat menjadi benchmark atau tolok ukur bagi perusahaan tambang lainnya.
Komitmen PT Vale terhadap hilirisasi telah dipadukan dengan praktik keberlanjutan, yang diwujudkan perseroan dalam operasionalnya. Di setiap kesempatan, PT Vale selalu mengampanyekan komitmen terhadap pertambangan berkelanjutan yang berpihak terhadap lingkungan dan masyarakat.
"Pak Presiden telah melakukan kunjungan ke sini, dan melihat langsung praktik pertambangan PT Vale yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dan ini berpotensi untuk ditularkan kepada perusahaan lain. PT Vale dapat menjadi benchmark untuk perusahaan lainnya," ujar Marsda TNI Oka Prawira, saat memberikan sambutan ramah tamah di Taman Antar Bangsa (TAB), Sorowako.
Selain untuk melihat langsung praktik pertambangan yang diterapkan oleh PT Vale, khususnya terkait penguatan ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat, kunjungan ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai praktik tata kelola di daerah khususnya dari aspek pertambangan.
"Pada intinya, kami ingin memastikan bahwa regulasi yang ada di pusat telah disinkronkan di daerah, serta memastikan bahwa program yang telah dicanangkan pemerintah pusat telah didukung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu hal yang juga penting, adalah memastikan masyarakat sekitar area operasi hidup tenteram, jauh dari konflik sosial, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Jangan sampai sumber daya alam melimpah, namun terjadi kepincangan ekonomi di masyarakat," jelasnya.