Birokrasi Terus Didorong Agar Lebih Lincah dan Berdampak
Tim Sindomakassar
Jum'at, 03 Maret 2023 - 14:53 WIB
Presiden Jokowi sebelum memimpin SKP, di Istana Negara, Kamis (02/03/2023). Foto: Sekretariat Kabinet.
Pemerintah terus melaksanakan reformasi birokrasi (RB), agar birokrasi Indonesia lebih lincah dalam melayani serta berdampak bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).
Baca Juga: Jokowi Dorong Daerah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana
“Bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, harapan Presiden ini, birokrasi kita lincah,” ujarnya dilansid Sekretariat Kabinet, Jumat, (03/03/2023).
Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, menurut Menteri PANRB, diperlukan pembenahan birokrasi secara internal terlebih dahulu, salah satunya di sektor kepegawaian.
“Sekarang sudah dari sebelas proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga ASN untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi, sekarang sudah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” ungkapnya.
Terkait reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya tengah mendorongkerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat. Kementerian PANRB, lanjutnya, mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.
Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (02/03/2023).
Baca Juga: Jokowi Dorong Daerah Siapkan Anggaran Penanganan Bencana
“Bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak, yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, harapan Presiden ini, birokrasi kita lincah,” ujarnya dilansid Sekretariat Kabinet, Jumat, (03/03/2023).
Untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, menurut Menteri PANRB, diperlukan pembenahan birokrasi secara internal terlebih dahulu, salah satunya di sektor kepegawaian.
“Sekarang sudah dari sebelas proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup tiga saja. Sehingga ASN untuk mengurus kenaikan pangkat, mutasi, sekarang sudah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal tiga saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah,” ungkapnya.
Terkait reformasi yang berdampak, kata Anas, pihaknya tengah mendorongkerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat. Kementerian PANRB, lanjutnya, mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.