Pasca Debat, Warga Lutim Makin Yakin Keberpihakan Ibas-Puspa ke Masyarakat Biasa
Tim Sindomakassar
Rabu, 30 Oktober 2024 - 13:55 WIB
Paslon Irwan Bachri Syam - Puspawati Husler (Ibas-Puspa) pada debat publik pertama, makin memantapkan pilihan masyarakat untuk Luwu Timur maju. Foto: Istimewa
Pemaparan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam - Puspawati Husler (Ibas-Puspa) pada debat publik pertama, makin memantapkan pilihan masyarakat untuk Luwu Timur maju.
Warga Kalaena, Idrus pada kampanye dialogis Ibas-Puspa tanpa kandidat, mengaku setelah mendengar pemaparan Ibas-Puspa dalam debat publik membuat masyarakat semakin yakin akan komitmen Ibas-Puspa terhadap keberpihakan kepada masyarakat biasa.
"Seperti masalah beasiswa, yang disebut calon petahana, beasiswa tak bisa diberikan pada semester awal. Padahal banyak anak-anak menerima beasiswa sejak masuk kuliah," katanya.
Sementara Jurkam Ibas-Puspa, Alpian Alwi menjelaskan, program beasiswa yang akan diberikan sejak semester awal itu dibolehkan dari sisi regulasi.
"Ini sebenarnya hanya persoalan keberpihakan pemimpinnya. Kalau dari sisi regulasi bisa, dan mekanisme anggaran memungkinkan, maka sisa kemauan Bupati saja," katanya.
Begitu juga dengan program kartu Lansia, yang akan diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp1 juta per bulan, itu dari sisi anggaran dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
"Jadi kalau ada yang bilang daerah tidak mampu membiayai program itu, maka itu orang yang tidak mau APBD ini diberikan ke masyarakat, karena mungkin tidak ada keuntungan bagi mereka para elit," tandasnya.
Warga Kalaena, Idrus pada kampanye dialogis Ibas-Puspa tanpa kandidat, mengaku setelah mendengar pemaparan Ibas-Puspa dalam debat publik membuat masyarakat semakin yakin akan komitmen Ibas-Puspa terhadap keberpihakan kepada masyarakat biasa.
"Seperti masalah beasiswa, yang disebut calon petahana, beasiswa tak bisa diberikan pada semester awal. Padahal banyak anak-anak menerima beasiswa sejak masuk kuliah," katanya.
Sementara Jurkam Ibas-Puspa, Alpian Alwi menjelaskan, program beasiswa yang akan diberikan sejak semester awal itu dibolehkan dari sisi regulasi.
"Ini sebenarnya hanya persoalan keberpihakan pemimpinnya. Kalau dari sisi regulasi bisa, dan mekanisme anggaran memungkinkan, maka sisa kemauan Bupati saja," katanya.
Begitu juga dengan program kartu Lansia, yang akan diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp1 juta per bulan, itu dari sisi anggaran dan kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
"Jadi kalau ada yang bilang daerah tidak mampu membiayai program itu, maka itu orang yang tidak mau APBD ini diberikan ke masyarakat, karena mungkin tidak ada keuntungan bagi mereka para elit," tandasnya.
(umi)