Poltracking Indonesia Kecam Survei Hoax Pilkada Bantaeng 2024, Disebar di Masa Tenang
Tim SINDOmakassar
Selasa, 26 November 2024 - 23:41 WIB
Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana angkat bicara soal survei yang mengatasnamakan Poltracking Indonesia untuk Pilkada Bantaeng 2024. Apalagi disebar di masa tenang.
Direktur Komunikasi Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana angkat bicara soal survei yang mengatasnamakan Poltracking Indonesia untuk Pilkada Bantaeng 2024. Apalagi disebar di masa tenang.
Dalam survei hoax tersebut yang disebar pihak tak bertanggungjawab, elektabilitas paslon nomor 2 Ilham - Kanita (IA-KAN) mencapai 50,1%.
Sementara paslon nomor 1 Uji-Sah mencapai 41,1%. Adapun untuk tidak tahu atau tidak jawab 8,8%.
"Survei tersebut tidak benar. Kami tidak pernah mengadakan survei di Bantaeng pada periode 10 - 17 November 2024," tegas Muhammad Aditya Pradana kepada media, Selasa 26 November 2024.
Aditya menyayangkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan lembaganya untuk menyebar survei hoax tersebut. Ia mengecam penyebaran berita bohong ini.
Lanjut Aditya, pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada pihak yang terus memanfaatkan survei hoax tersebut. Apalagi mengatasnamakan Poltracking Indonesia.
"Hoax ini, penggiringan opini publik. Kami merasa sangat dirugikan, dan kami akan ambil langkah tegas. Terutama jika ada paslon yang terbukti memainkannya," pungkasnya.
Dalam survei hoax tersebut yang disebar pihak tak bertanggungjawab, elektabilitas paslon nomor 2 Ilham - Kanita (IA-KAN) mencapai 50,1%.
Sementara paslon nomor 1 Uji-Sah mencapai 41,1%. Adapun untuk tidak tahu atau tidak jawab 8,8%.
"Survei tersebut tidak benar. Kami tidak pernah mengadakan survei di Bantaeng pada periode 10 - 17 November 2024," tegas Muhammad Aditya Pradana kepada media, Selasa 26 November 2024.
Aditya menyayangkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memanfaatkan lembaganya untuk menyebar survei hoax tersebut. Ia mengecam penyebaran berita bohong ini.
Lanjut Aditya, pihaknya akan mengambil langkah tegas jika ada pihak yang terus memanfaatkan survei hoax tersebut. Apalagi mengatasnamakan Poltracking Indonesia.
"Hoax ini, penggiringan opini publik. Kami merasa sangat dirugikan, dan kami akan ambil langkah tegas. Terutama jika ada paslon yang terbukti memainkannya," pungkasnya.
(umi)