KPU Sulsel Raih Penghargaan sebagai Lembaga Negara Peduli Penyiaran
Ahmad Muhaimin
Jum'at, 13 Desember 2024 - 08:16 WIB
KPU Sulsel menerima penghargaan bergengsi di ajang KPID Award 2024 sebagai lembaga negara paling peduli terhadap penyiaran. Foto: Istimewa
KPU Sulsel menerima penghargaan bergengsi di ajang KPID Award 2024 sebagai lembaga negara paling peduli terhadap penyiaran.
Penghargaan ini diterima langsung Ketua KPU Sulsel, Hasbullah dalam acara meriah di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis (12/12/2024) malam kemarin.
Hasbullah mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Ia mengatakan penghargaan itu sebagai motivasi tambahan untuk terus memperkuat kerja sama dengan lembaga penyiaran di Sulsel, terutama dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
"Penghargaan ini bukan hanya milik KPU Sulsel, tapi juga bentuk apresiasi atas kerja keras semua pihak, termasuk media penyiaran yang telah mendukung kami selama ini. Terima kasih kepada KPID Sulsel atas pengakuan ini," ujar Hasbullah.
Selama tahapan Pilkada serentak, KPU Sulsel aktif membangun kolaborasi strategis dengan media massa, baik televisi maupun radio.
Debat publik yang digelar di 24 kabupaten/kota turut melibatkan lembaga penyiaran lokal sebagai mitra utama. Sehingga proses demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
Penghargaan ini diterima langsung Ketua KPU Sulsel, Hasbullah dalam acara meriah di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis (12/12/2024) malam kemarin.
Hasbullah mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan tersebut.
Ia mengatakan penghargaan itu sebagai motivasi tambahan untuk terus memperkuat kerja sama dengan lembaga penyiaran di Sulsel, terutama dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
"Penghargaan ini bukan hanya milik KPU Sulsel, tapi juga bentuk apresiasi atas kerja keras semua pihak, termasuk media penyiaran yang telah mendukung kami selama ini. Terima kasih kepada KPID Sulsel atas pengakuan ini," ujar Hasbullah.
Selama tahapan Pilkada serentak, KPU Sulsel aktif membangun kolaborasi strategis dengan media massa, baik televisi maupun radio.
Debat publik yang digelar di 24 kabupaten/kota turut melibatkan lembaga penyiaran lokal sebagai mitra utama. Sehingga proses demokrasi dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.