Pemprov Nunggak Rp49 M, Bupati Gowa Harap DBH Segera Dibayarkan
Herni Amir
Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:52 WIB
Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal Se-Sulawesi Selatan. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan berharap Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi hak dari pemerintah kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Gowa untuk segera dibayarkan.
Hal itu diungkapkan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal Se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jum'at (10/1).
“Permasalahan yang kita dapatkan yang juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu DBH kita baru terbayarkan sampai Mei 2024 sehingga masih ada tujuh bulan sekitar Rp 7 miliar perbulan dikali 7 bulan itulah total yang belum terbayarkan untuk Gowa. Sementara tahun 2023 hanya terbayarkan hingga Agustus,” ungkapnya.
Salah satu dampak yang dihadirkan dari permasalahan ini kata Adnan, DBH ini telah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Sehingga telah memiliki alokasi kegiatan tersendiri, namun karena tak kunjung terbayar maka kegiatan atau program tersebut tidak bisa terlaksana.
“Yang menjadi masalah DBH ini sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah (program) namun belanjanya sudah selesai tapi uangnya belum ada. Inilah menjadi utang teman-teman di kabupaten/kota. Beruntungnya Gowa memperhadapkan dengan kegiatan fisik, namun ada beberapa daerah yang memperhadapkan pada belanja gaji pegawai, sehingga mereka tidak bisa membayarkan gaji tersebut karena sumbernya belum terbayarkan,” jelas Adnan.
Olehnya ia berharap melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa berfokus pada permasalahan tersebut sehingga mampu menjawab semua keluhan daerah.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengaku akan menyelesaikan permasalahan ini hingga dua minggu kedepan. Sehingga dirinya meminta seluruh kabupaten/kota untuk bersabar.
Hal itu diungkapkan saat dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel dan Bupati/Walikota serta Kepala Instansi Vertikal Se-Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jum'at (10/1).
“Permasalahan yang kita dapatkan yang juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu DBH kita baru terbayarkan sampai Mei 2024 sehingga masih ada tujuh bulan sekitar Rp 7 miliar perbulan dikali 7 bulan itulah total yang belum terbayarkan untuk Gowa. Sementara tahun 2023 hanya terbayarkan hingga Agustus,” ungkapnya.
Salah satu dampak yang dihadirkan dari permasalahan ini kata Adnan, DBH ini telah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Sehingga telah memiliki alokasi kegiatan tersendiri, namun karena tak kunjung terbayar maka kegiatan atau program tersebut tidak bisa terlaksana.
“Yang menjadi masalah DBH ini sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah (program) namun belanjanya sudah selesai tapi uangnya belum ada. Inilah menjadi utang teman-teman di kabupaten/kota. Beruntungnya Gowa memperhadapkan dengan kegiatan fisik, namun ada beberapa daerah yang memperhadapkan pada belanja gaji pegawai, sehingga mereka tidak bisa membayarkan gaji tersebut karena sumbernya belum terbayarkan,” jelas Adnan.
Olehnya ia berharap melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa berfokus pada permasalahan tersebut sehingga mampu menjawab semua keluhan daerah.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry mengaku akan menyelesaikan permasalahan ini hingga dua minggu kedepan. Sehingga dirinya meminta seluruh kabupaten/kota untuk bersabar.