home sulsel

RPJMD dan RKPD Kepemimpinan Hati Damai Fokus Transformasi Sosial dan Ekonomi

Selasa, 17 Juni 2025 - 11:56 WIB
Bupati Sitti Husniah Talenrang memberi pengarahan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD 2026, kemarin. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati, Darmawangsyah Muin (Hati Damai) berfokus pada pengembangan transformasi sosial dan ekonomi.

Hal ini sinergi pada tema yang diangkat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang berlangsung di Padi Valley Resort, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Senin (16/6).

Dalam pertemuan, hadir langsung Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, serta unsur Forkopimda Gowa. Musrenbang ini menjadi forum penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Husniah menekankan, transformasi sosial dan ekonomi yang didorong pada rencana pembangunan dalam kepemimpinannya akan fokus dalam peningkatan kualitas layanan publik, pemberdayaan ekonomi produktif, serta penguatan infrastruktur dasar untuk pemerataan pembangunan.

"Pertemuan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang strategis dialog pembangunan yang kita harapkan sesuai dengan tema yang diangkat," katanya.

Menurutnya, penyusunan RPJMD merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap janji politik saat kampanye. Proses ini dijalankan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Ia menambahkan jika visi pembangunan Kabupaten Gowa untuk periode 2025–2029 adalah "Bersama Menuju Gowa yang Lebih Maju dan Berkelanjutan." Visi ini dijabarkan melalui lima misi utama yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan berbasis digital, stabilitas daerah, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya