Rp2 Miliar Per Desa Mulai 2026, Lutim Siapkan Revolusi Industri dari Kampung
Fitra Budin
Senin, 23 Juni 2025 - 12:24 WIB
Anggota DPRD Lutim, Sarkawi, saat menerima kunjungan kerja dari Pansus DPRD Tana Toraja pada Senin (23/6/2025). Foto: Fitra Budin
Desa-desa di Luwu Timur bersiap menghadapi lompatan besar. Mulai 2026, setiap desa akan diguyur anggaran Rp2 Miliar dari pemerintah daerah. Tapi bukan untuk bangun jalan semata, melainkan untuk mengubah wajah desa menjadi pusat industri lokal.
Program ambisius ini disampaikan oleh anggota DPRD Lutim, Sarkawi, saat menerima kunjungan kerja dari Pansus DPRD Tana Toraja pada Senin (23/6/2025).
Dalam pertemuan yang fokus membahas kawasan industri, DPRD Lutim justru menekankan bahwa kekuatan industrialisasi sejati datang dari desa.
“Rp2 Miliar bukan hanya soal angka. Kami arahkan agar desa membangun berdasarkan potensi dan data. Lada di Towuti, misalnya, itu sudah kelas nasional. Sekarang kami pacu jadi produk industri,” tegas Sarkawi.
Menurutnya, desa tidak lagi boleh sekadar jadi penonton proyek-proyek besar. Melalui dana tersebut, pemerintah mendorong munculnya unit-unit pengolahan lokal, rumah produksi, hingga pusat kreatif yang digerakkan oleh masyarakat sendiri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Harisa Soharjo, juga menambahkan bahwa ke depan, kawasan industri harus membuka ruang kolaborasi dengan UMKM dan pariwisata, agar perekonomian daerah tidak bergantung pada satu sektor saja.
“Industri itu bisa dari tenun, bisa dari kuliner. Tidak selalu harus ada cerobong asap,” katanya.
Program ambisius ini disampaikan oleh anggota DPRD Lutim, Sarkawi, saat menerima kunjungan kerja dari Pansus DPRD Tana Toraja pada Senin (23/6/2025).
Dalam pertemuan yang fokus membahas kawasan industri, DPRD Lutim justru menekankan bahwa kekuatan industrialisasi sejati datang dari desa.
“Rp2 Miliar bukan hanya soal angka. Kami arahkan agar desa membangun berdasarkan potensi dan data. Lada di Towuti, misalnya, itu sudah kelas nasional. Sekarang kami pacu jadi produk industri,” tegas Sarkawi.
Menurutnya, desa tidak lagi boleh sekadar jadi penonton proyek-proyek besar. Melalui dana tersebut, pemerintah mendorong munculnya unit-unit pengolahan lokal, rumah produksi, hingga pusat kreatif yang digerakkan oleh masyarakat sendiri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Harisa Soharjo, juga menambahkan bahwa ke depan, kawasan industri harus membuka ruang kolaborasi dengan UMKM dan pariwisata, agar perekonomian daerah tidak bergantung pada satu sektor saja.
“Industri itu bisa dari tenun, bisa dari kuliner. Tidak selalu harus ada cerobong asap,” katanya.
(umi)