Gowa Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Bupati Targetkan WTP ke-14
Herni Amir
Selasa, 31 Maret 2026 - 10:47 WIB
Bupati Sitti Husniah Talenrang menyerahkan LKPJ 2025 kepada BPK RI. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten Gowa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor BPK Sulsel, Senin (30/3).
Penyerahan tersebut dilakukan bersama tujuh daerah lainnya, yaitu Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone, dan Kota Palopo.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Hari ini ada delapan kabupaten yang menyerahkan LKPD 2025, termasuk Kabupaten Gowa. Semoga Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setelah penyerahan LKPD, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap seluruh dokumen yang disampaikan. Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data dari tim pemeriksa.
“Semoga dengan kerja sama seluruh SKPD, apa yang diharapkan oleh tim BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh tim,” tegasnya.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, menyampaikan bahwa laporan yang diserahkan telah disusun dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terinci oleh tim BPK yang dijadwalkan mulai berlangsung di Kabupaten Gowa pada 6 April mendatang.
Penyerahan tersebut dilakukan bersama tujuh daerah lainnya, yaitu Kabupaten Sidrap, Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone, dan Kota Palopo.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, mengatakan penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Hari ini ada delapan kabupaten yang menyerahkan LKPD 2025, termasuk Kabupaten Gowa. Semoga Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kalinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setelah penyerahan LKPD, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap seluruh dokumen yang disampaikan. Karena itu, ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dan responsif dalam memenuhi kebutuhan data dari tim pemeriksa.
“Semoga dengan kerja sama seluruh SKPD, apa yang diharapkan oleh tim BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dokumen yang dibutuhkan oleh tim,” tegasnya.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, menyampaikan bahwa laporan yang diserahkan telah disusun dengan baik. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terinci oleh tim BPK yang dijadwalkan mulai berlangsung di Kabupaten Gowa pada 6 April mendatang.