Koalisi Rakyat Sulsel Lawan PSN Tuding Penggusuran Petani Laoli Diwarnai Kekerasan Aparat
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 31 Juli 2026 - 17:07 WIB
Koalisi Rakyat Sulsel Lawan Proyek Strategis Nasional (PSN) menuding proses penggusuran permukiman dan lahan garapan petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
Koalisi Rakyat Sulsel Lawan Proyek Strategis Nasional (PSN) menuding proses penggusuran permukiman dan lahan garapan petani di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berlangsung dengan tindakan represif yang melibatkan aparat gabungan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor LBH Makassar, Jumat (31/7/2026). Koalisi menilai penggusuran dilakukan untuk membuka jalan bagi pembangunan kawasan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP) yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perwakilan Koalisi, M Ismail, menyebut tindakan pengosongan lahan tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada aspek kemanusiaan karena menyasar warga yang telah lama bermukim dan mengelola lahan tersebut.
"Upaya paksa pengosongan yang dilakukan Pemda Luwu Timur tidak sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi peristiwa kemanusiaan yang akan berdampak traumatis bagi warga," kata Ismail.
Koalisi mengklaim sedikitnya 17 rumah petani dibongkar dalam operasi tersebut. Mereka juga mencatat adanya warga yang mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan aparat, sementara sekitar 30 orang disebut terpaksa mengungsi di bangunan musala yang masih berdiri di lokasi.
Selain warga, Koalisi menyatakan pendamping hukum yang melakukan advokasi di lapangan juga mengalami tindakan kekerasan. Menurut mereka, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan ketentuan Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
Koalisi juga menyebut proses pembongkaran masih berlanjut pada Jumat (31/7/2026), ketika aparat kembali membongkar sisa bangunan dan tempat berteduh yang didirikan warga di sekitar musala.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor LBH Makassar, Jumat (31/7/2026). Koalisi menilai penggusuran dilakukan untuk membuka jalan bagi pembangunan kawasan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP) yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perwakilan Koalisi, M Ismail, menyebut tindakan pengosongan lahan tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada aspek kemanusiaan karena menyasar warga yang telah lama bermukim dan mengelola lahan tersebut.
"Upaya paksa pengosongan yang dilakukan Pemda Luwu Timur tidak sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi peristiwa kemanusiaan yang akan berdampak traumatis bagi warga," kata Ismail.
Koalisi mengklaim sedikitnya 17 rumah petani dibongkar dalam operasi tersebut. Mereka juga mencatat adanya warga yang mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan aparat, sementara sekitar 30 orang disebut terpaksa mengungsi di bangunan musala yang masih berdiri di lokasi.
Selain warga, Koalisi menyatakan pendamping hukum yang melakukan advokasi di lapangan juga mengalami tindakan kekerasan. Menurut mereka, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan ketentuan Anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.
Koalisi juga menyebut proses pembongkaran masih berlanjut pada Jumat (31/7/2026), ketika aparat kembali membongkar sisa bangunan dan tempat berteduh yang didirikan warga di sekitar musala.