Maros Bentuk Komisi Irigasi, Pemerataan Pembangunan jadi Prioritas
Najmi S Limonu
Selasa, 20 Oktober 2026 - 15:22 WIB
Suasana rapat koordinasi pembentukan tim Komisi Irigasi Kabupaten Maros di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/10/2026). Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Komisi irigasi. Komisi ini dibentuk untuk membahas daerah yang paling membutuhkan perbaikan saluran agar pembangunan lebih merata dan sesuai kebutuhan petani.
"Penentuan prioritas pembangunan akan dibahas melalui sidang Komisi Irigasi dengan melibatkan perwakilan kelompok tani dari 14 kecamatan," kata Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur usai rapat koordinasi pembentukan tim Komisi Irigasi Kabupaten Maros di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/10/2026).
Muetazim menjelaskan, Bapperida dipilih karena memiliki peran lintas sektor sehingga dapat mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam perencanaan irigasi.
Menurutnya, jika ketua komisi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), pembahasan dikhawatirkan lebih berfokus pada aspek teknis pembangunan saluran.
Sementara jika dipimpin Dinas Pertanian, perhatian berpotensi lebih banyak tertuju pada kebutuhan pertanian.
"Kalau PU yang ketua, nanti cuma teknis, terus dia bangun saluran irigasinya saja. Kalau Dinas Pertanian, jangan sampai benihnya saja terus. Kalau Kepala Bappeda ini mengomandoi semua," jelasnya.
Mantan Kepala Dinas PUTRPP Maros itu mengatakan, Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menghimpun kebutuhan setiap daerah sebelum memberikan rekomendasi kepada bupati terkait pembangunan yang perlu diprioritaskan.
"Penentuan prioritas pembangunan akan dibahas melalui sidang Komisi Irigasi dengan melibatkan perwakilan kelompok tani dari 14 kecamatan," kata Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur usai rapat koordinasi pembentukan tim Komisi Irigasi Kabupaten Maros di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/10/2026).
Muetazim menjelaskan, Bapperida dipilih karena memiliki peran lintas sektor sehingga dapat mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam perencanaan irigasi.
Menurutnya, jika ketua komisi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), pembahasan dikhawatirkan lebih berfokus pada aspek teknis pembangunan saluran.
Sementara jika dipimpin Dinas Pertanian, perhatian berpotensi lebih banyak tertuju pada kebutuhan pertanian.
"Kalau PU yang ketua, nanti cuma teknis, terus dia bangun saluran irigasinya saja. Kalau Dinas Pertanian, jangan sampai benihnya saja terus. Kalau Kepala Bappeda ini mengomandoi semua," jelasnya.
Mantan Kepala Dinas PUTRPP Maros itu mengatakan, Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menghimpun kebutuhan setiap daerah sebelum memberikan rekomendasi kepada bupati terkait pembangunan yang perlu diprioritaskan.