Penentuan Unsur Pimpinan DPRD Golkar Mencari Figur, Bukan Menempatkan Orang
Tim Sindomakassar
Jum'at, 22 Maret 2024 - 07:40 WIB
Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin. Foto: IST
Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin membahas soal penentuan unsur pimpinan DPRD Makassar. Beringin sendiri berhak atas jatah Wakil Ketua I dengan raihan 6 kursi.
"Kalau di Partai Golkar, ada mekanisme sendiri dalam proses pemilihan itu. Nah itu yang menjadi selama ini saya sampaikan ke mana pun, saya tidak pernah mendorong orang," kata Appi sapaannya saat ditemui di Makassar pada Kamis (22/03/2024).
Appi meyakini keenam Caleg terpilih dari Golkar memiliki kapasitas dan kualitas yang sama. Sehingga pihaknya menunggu petunjuk dari pusat seperti apa mekanisme pemilihannya.
Caleg DPRD Sulsel terpilih ini menekankan, dalam proses penentuan unsur pimpinan DPRD Golkar mencari sosok yang layak. Bukan sebaliknya, mendorong orang untuk menempati posisi strategis tersebut.
"Jadi persyaratannya yang mencari orang, bukan orang yang kita carikan (jabatan). ke sana. Kalaupun ada yang sama, tentu ini akan menjadi kebijakan," ujarnya.
Mantan CEO PSM ini menyampaikan, banyak pertimbangan yang menjadi syarat menempati unsur pimpinan DPRD Makassar. Mulai dari status inkumben, posisi di partai hingga peraih suara terbanyak.
"Ya tentu kalau menjadi petahana mungkin akan menjadi pertimbangan. Suara terbanyak, mungkin fungsi jabatan struktural dan sebagainya. Jadi ini memang akan sangat ditentukan oleh mekanisme internal partai," kuncinya.
"Kalau di Partai Golkar, ada mekanisme sendiri dalam proses pemilihan itu. Nah itu yang menjadi selama ini saya sampaikan ke mana pun, saya tidak pernah mendorong orang," kata Appi sapaannya saat ditemui di Makassar pada Kamis (22/03/2024).
Appi meyakini keenam Caleg terpilih dari Golkar memiliki kapasitas dan kualitas yang sama. Sehingga pihaknya menunggu petunjuk dari pusat seperti apa mekanisme pemilihannya.
Caleg DPRD Sulsel terpilih ini menekankan, dalam proses penentuan unsur pimpinan DPRD Golkar mencari sosok yang layak. Bukan sebaliknya, mendorong orang untuk menempati posisi strategis tersebut.
"Jadi persyaratannya yang mencari orang, bukan orang yang kita carikan (jabatan). ke sana. Kalaupun ada yang sama, tentu ini akan menjadi kebijakan," ujarnya.
Mantan CEO PSM ini menyampaikan, banyak pertimbangan yang menjadi syarat menempati unsur pimpinan DPRD Makassar. Mulai dari status inkumben, posisi di partai hingga peraih suara terbanyak.
"Ya tentu kalau menjadi petahana mungkin akan menjadi pertimbangan. Suara terbanyak, mungkin fungsi jabatan struktural dan sebagainya. Jadi ini memang akan sangat ditentukan oleh mekanisme internal partai," kuncinya.
(umi)