PAD Naik Rp100 Miliar, Fraksi DPRD Makassar Apresiasi Pemkot

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Kedelapan dalam masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025 pada Selasa (19/11/2024).

Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Kota Makassar dan dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Anwar Faruq.

Turut hadir dalam rapat ini Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, yang mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Beberapa pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar juga hadir sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembahasan strategis tersebut.

Pandangan umum dari fraksi-fraksi menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya masukan untuk menyempurnakan RAPBD sebelum disahkan.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar. Salah satu poin yang disoroti adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp100 miliar atau setara dengan kenaikan 4,2% dibandingkan APBD Pokok tahun 2024.

"Peningkatan ini menunjukkan langkah positif Pemkot dalam mengoptimalkan potensi daerah, meskipun tantangan ekonomi masih cukup besar," ungkap juru bicara fraksi tersebut.

Selain apresiasi, beberapa fraksi juga memberikan masukan terkait sektor prioritas. Pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan infrastruktur menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya kesinambungan pembangunan.

Rencana untuk terus mendorong digitalisasi pelayanan publik juga mendapat dukungan penuh dari berbagai fraksi, sejalan dengan visi Pemkot untuk menjadikan Makassar sebagai kota berbasis smart city.

Rapat ini menegaskan sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam menyusun APBD 2025 yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pandangan umum dari fraksi-fraksi memberikan warna penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran ini.

Dengan pembahasan yang terus berlanjut, APBD 2025 diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan dan inklusif.