Kemensos Jadikan Makassar Pilot Project Gerakan Nasional Peduli Tetangga

MAKASSAR - Kementerian Sosial (Kemensos) RI meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di GOR Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Minggu.

Makassar menjadi pilot project peluncuran program tersebut. Gerakan ini merupakan kolaborasi Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti program strategis Presiden RI.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf mengatakan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos), serta mendukung strategi pengentasan kemiskinan.

"Ini kolaborasi menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden. Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Ketiga, strategi pengentasan kemiskinannya, memutus mata rantai kemiskinannya adalah dengan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu," jelasnya.

Menurut Saifullah, pemerintah kini memasuki era digitalisasi bansos dengan sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah secara terpadu.

"Digitalisasi bansos ini adalah menghadirkan teknologi yang menghubungkan seluruh data-data yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu dari Dukcapil, dari BPS lewat DTSEN, kemudian PLN, kepolisian terkait dengan kepemilikan kendaraan, dan juga dengan ATR/BPN terkait dengan aset-aset tanah, serta dengan Kementerian Hukum terkait dengan mungkin aset-aset perusahaan," paparnya.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.

"Setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang, artinya daftar ulang sebagai penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial lewat program-program pemerintah. Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak, karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah," sambungnya.

Program tersebut sebelumnya diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini dikembangkan ke 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar, sebelum diberlakukan secara nasional.

"Kalau semuanya lancar, maka tahun 2027 akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data-data yang menjadi bagian dari digitalisasi bansos, jadi data yang mutakhir," jelasnya kepada awak media.

Libatkan Agen Perlinsos

Saifullah mengatakan digitalisasi bansos juga menghadapi tantangan karena belum semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital.

"Masalahnya, kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat belum semua terbiasa dengan layanan digital. Ada masyarakat yang tidak memiliki akses karena tidak memiliki smartphone atau dia memiliki smartphone tapi tidak tahu caranya, ada yang memiliki smartphone, tahu caranya, tapi kurang percaya diri. Sehingga, kalau kita lihat uji cobanya di Banyuwangi, 10% masyarakat yang mengajukan secara mandiri, sisanya 90% dibantu oleh agen-agen Perlinsos," kata Gus Ipul.

Menurut dia, masyarakat dapat mendaftar sebagai relawan Agen Perlinsos dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Caranya mudah, masukkan data-data, tentu dengan IKD, lalu daftar menjadi agen Perlinsos. Setelah itu, baru tugasnya adalah membantu orang lain. Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki, apakah program pusat, program provinsi, maupun kabupaten/kota," jabarnya.

Tiga Poin Kebijakan

Saifullah merinci tiga poin penting dalam kebijakan tersebut, yakni registrasi ulang dengan biometrik, keterbukaan data, dan teknologi yang berkeadilan.

"Pertama, pemerintah ingin melakukan pendaftaran ulang kepada seluruh penerima bansos. Di samping datanya sudah makin akurat, kita ingin yang menerima ini benar-benar yang ada di dalam data itu. Maka dalam registrasi ulang ini mengikutkan biometrik atau face recognition. Wajahnya akan kelihatan semua. Jadi akan tahu di situ nanti apakah ini wajah beneran atau hanya foto, itu bisa diketahui. Jadi memastikan bahwa nama yang tertera itu ada orangnya. Jadi kita harapkan ini ada registrasi ulang.

"Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, data ini dibuka terbuka. Maka selama 2 tahun ini orang bisa mengakses data di desil 1, 2, 3, ada yang keberatan, ada yang menerima, ada yang sadar, dan seterusnya karena memang dibuka. Jadi kita memang terbuka dan kita buka," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PBNU itu juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan NIK dan KTP.

"Ketiga, menghadirkan teknologi yang berkeadilan. Jadi kita harapkan teknologi ini menciptakan keadilan. Yang menerima memang layak menerima, yang tidak yah tidak. Ada juga kasus: Ada keluarga yang semestinya mendapat bansos, ternyata tidak mendapatkan bansos. Setelah dicek, diurus, ternyata NIK-nya digunakan orang lain untuk membeli mobil, untuk membeli tanah, untuk juga membuat perusahaan. Maka akhirnya tertolak oleh sistem," pungkasnya.