Bangun Kolaborasi, UMI–REI Satukan Kampus dan Industri

MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) memperkuat jembatan antara kampus dan industri melalui kerja sama strategis pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, serta profesi keinsinyuran.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) UMI–DPP REI dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) DPP REI–Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD REI Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2026), di Sandeq Ballroom Claro Hotel Makassar.

Namun bagi UMI, ukuran keberhasilan kerja sama bukan pada berapa banyak dokumen yang ditandatangani.

Pesan Rektor UMI Prof Hambali Thalib, yang disampaikan Wakil Rektor II UMI Prof Zakir Sabara menegaskan satu prinsip: kerja sama UMI dan REI harus menjadi “Kemitraan Bermartabat”—kemitraan yang bergerak dari tanda tangan menuju kerja nyata, dari kesepakatan menuju kompetensi, dan dari kolaborasi menuju dampak.

“Kemitraan ini bukan hanya mempertemukan UMI dan REI, tetapi merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi, memberi kepastian profesi, dan melindungi masa depan sarjana teknik di lingkungan REI yang selama ini bekerja dan menjalankan kegiatan keinsinyuran,” ujar Prof Zakir mewakili Rektor UMI.

MoU UMI–DPP REI mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kerja sama tersebut sekaligus membuka ruang lebih luas bagi perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mempertemukan ilmu dengan persoalan nyata industri properti dan real estat.

Pada tingkat implementasi, PKS DPP REI–FTI UMI diarahkan lebih spesifik pada pengembangan pendidikan dan program keinsinyuran.

Ruang lingkupnya meliputi pengembangan kurikulum, penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan dan pelatihan kompetensi, magang praktik keinsinyuran, pengabdian kepada masyarakat, konferensi ilmiah, serta berbagai bentuk pengembangan praktik dan profesionalisme keinsinyuran.

Salah satu pintu strategis kolaborasi tersebut adalah Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) FTI UMI.

UMI memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan profesi insinyur sejak 2017. Pengalaman tersebut menjadi modal untuk membuka ruang kolaborasi dengan jaringan REI dalam penguatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang menjalankan praktik keinsinyuran di sektor properti.

Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada hubungan institusional. Yang ingin dibangun adalah mata rantai yang lebih konkret, Kampus, Pendidikan, Kompetensi, Profesi, Industri hingga Dampak.

Sejumlah tokoh REI tercatat pernah mengikuti Program Profesi Insinyur UMI, antara lain Ir Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum REI periode 2016–2019; Hari Ganie, Wakil Ketua Umum REI periode 2019–2022; serta Adhamski Pangeran dari DPP REI.

Jejak tersebut menjadi modal sosial dan profesional untuk membawa hubungan yang sebelumnya tumbuh melalui individu menuju kerja sama yang lebih sistematis antarlembaga.

“Ini menunjukkan bahwa hubungan UMI dan REI bukanlah hubungan yang dibangun hari ini. Fondasinya telah terbentuk dan sekarang kita perkuat secara kelembagaan,” menjadi salah satu pesan UMI dalam forum tersebut.

Karena itu, kolaborasi ke depan tidak hanya diarahkan untuk Sulawesi Selatan.

Dengan jaringan DPP REI yang tersebar di berbagai daerah, UMI membuka ruang untuk memfasilitasi anggota REI yang memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesi insinyur serta berbagai program peningkatan kompetensi lainnya.

Dari Makassar, kolaborasi itu diharapkan dapat menjangkau kebutuhan pengembangan SDM pengembang di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kerja sama dengan UMI.

Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki nilai strategis karena dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada anggota REI di berbagai daerah di Indonesia.

REI membawa jaringan industri, pengalaman praktis, dan kebutuhan nyata sektor properti. Sementara UMI memiliki sumber daya akademik, keilmuan, fasilitas pendidikan, penelitian, serta pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan profesi keinsinyuran.

Pertemuan dua kekuatan tersebut membuka peluang agar kebutuhan industri tidak berjalan sendiri dan perguruan tinggi tidak bekerja jauh dari persoalan yang dihadapi dunia usaha.

Joko juga menegaskan karakter REI sebagai organisasi yang menjunjung semangat kekeluargaan. Hal itu terlihat dari kehadiran sejumlah Ketua DPD REI dari berbagai provinsi dalam Musda XV REI Sulsel, mulai dari Aceh, Kalimantan, Jawa Tengah, hingga berbagai wilayah Sulawesi.

Semangat tersebut menjadi modal untuk memperluas manfaat kerja sama UMI–REI dari Sulawesi Selatan menuju jaringan REI secara nasional.

Kerja sama ini sekaligus membawa pesan yang lebih luas mengenai hubungan perguruan tinggi dengan dunia usaha.

Industri juga tidak seharusnya hanya menjadi penerima lulusan. Keduanya perlu bekerja bersama sejak pengembangan kompetensi, pendidikan profesi, penelitian, inovasi, pelatihan, magang, hingga penyelesaian persoalan nyata di lapangan.

Industri mengetahui kompetensi yang sedang dibutuhkan. Kampus memiliki ilmu untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Ketika keduanya bertemu, pendidikan menjadi lebih relevan dan industri memperoleh SDM yang semakin kuat.

Dalam konteks UMI, kerja sama tersebut merupakan bagian dari implementasi Catur Dharma UMI sebagaimana Statuta UMI 2024, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Komitmen Ke-UMI-an dan Pendidikan Karakter.

Kolaborasi dengan industri memberi ruang agar keempat dharma tersebut semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Secara kelembagaan, MoU ditandatangani Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dan Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy bersama Rektor UMI Prof Hambali Thalib.

Sementara PKS DPP REI–FTI UMI ditandatangani Joko Suranto dan Raymond Ardan Arfandy bersama Dekan FTI UMI Prof Andi Suryanto.

Penandatanganan dokumen menjadi pintu masuk. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang lingkup kerja sama diterjemahkan menjadi program yang terukur.