Wali Kota Makassar Siapkan Sistem Peningkatan Kapasitas Lurah

MAKASSAR - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyiapkan sistem peningkatan kapasitas lurah untuk memperkuat pelayanan publik hingga tingkat kelurahan.

Langkah tersebut disiapkan menyusul adanya sorotan terhadap kinerja sejumlah lurah yang dinilai belum sepenuhnya fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut Munafri, penyatuan visi penting dilakukan karena aparatur di kelurahan memiliki latar belakang dan pengalaman yang beragam.

"Kita sadari bahwa ada yang lurah baru, ada yang sudah pernah jadi lurah, ada yang (pernah) pegawai di kelurahan. Ini harus disatukan visinya," ujarnya, Senin (28/9/2026).

Ia mengatakan Pemkot Makassar bersama pihak terkait saat ini tengah merancang sistem peningkatan kapasitas bagi para lurah. Sistem tersebut mencakup penguatan kapasitas dan sumber daya agar pelaksanaan tupoksi dapat berjalan hingga tingkat kelurahan.

"Sekarang kita bersama teman-teman di BPKD, ini sudah merancang sebuah sistem untuk peningkatan kapasitas. Jadi ada kapasitas, capacity building (peningkatan kapasitas). Terus ada peningkatan melalui peningkatan sumber daya yang harus kita pastikan kepada para lurah, sehingga turunan dari tupoksi itu harus benar-benar sampai," ucapnya.

Munafri mengatakan pihaknya juga tengah mengatur waktu untuk mengumpulkan para lurah. Hal itu dilakukan agar pelayanan di kantor kelurahan tetap berjalan selama proses peningkatan kapasitas.

"Kalau langsung semua lurah dikumpul, nanti kosong semua di kelurahannya, sementara kita dalam proses untuk mengisi posisi-posisi yang ada di kelurahan. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena lurah ini menjadi garda paling depan pemerintah berhubungan dengan masyarakat," tuturnya kepada awak media.

Menurut Munafri, setiap lurah ke depan harus memiliki kapabilitas dan pemahaman pemerintahan yang baik. Hal tersebut dinilai penting agar pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

"Lurahnya harus punya kapabilitas yang kuat, pengetahuan tentang ilmu pemerintahan yang bagus. Sehingga approaching (pendekatan) terhadap masyarakat itu bisa lebih maksimal. Lurah ini harus diberikan terus modal untuk peningkatan kualitas dan kapasitas mereka," sambungnya.

Munafri juga mengaku telah menerima sejumlah catatan dan laporan terkait oknum lurah yang dinilai "nakal". Laporan tersebut berasal dari pengaduan informal maupun laporan resmi melalui Inspektorat.

"Banyak (catatan), ada beberapa yang masuk menjadi laporan-laporan, baik laporan secara informal, laporan formal yang masuk melalui Inspektorat dan sebagainya. Ini akan menjadi perhatian kita untuk bagaimana lurah-lurah ini tidak memberikan atau tidak menjadi preseden buruk terhadap pemerintah.

Wali Kota juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap setiap laporan sebelum mengambil kesimpulan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat informasi dari berbagai pihak agar kondisi di lapangan dapat dipastikan.

"Harus juga dipastikan bahwa kita di pemerintah kota tetap harus memperhatikan keseimbangan berita. Karena kan mungkin ada yang dilakukan lurah dengan alasan tertentu yang mungkin juga tidak sependapat dengan masyarakat, atau ada pula yang sebaliknya. Makanya akan sangat penting untuk dilakukan cross check (pemeriksaan ulang) untuk memastikan seperti apa kondisi yang ada di kelurahan itu," tutupnya.